perbaikan jalan

Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Karo mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki jalan Medan-Berastagi yang sangat penting dalam transportasi hasil pertanian di daerah itu.

Harapan itu disampaikan perwakilan tokoh masyarakat Karo dalam dialog dan silaturahim dengan Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho di Berastagi, Minggu (30/10) malam.

Salah seorang tokoh masyarakat, Robert Sinuhaji mengatakan, keberadaan jalan yang tidak baik menyebabkan potensi pariwisata Karo sulit berkembang.

Kerusakan jalan tersebut telah membuat banyak wisatawan enggan menempuh perjalanan ke Berastagi karena cukup melelahkan.

Apalagi kerusakan jalan itu menyebabkan waktu tempu wisatawan menjadi lama. “Dulu, Medan-Berastagi hanya sekitar satu jam, sekarang bisa delapan jam,” katanya.

Sementara itu, perwakilan petani R Beru Sembiring mengatakan, kondisi jalan yang banyak rusak itu menyebabkan hasil pertanian dari Karo sulit dipasarkan di Kota Medan.

“Sekarang, paling cepat dua jam baru bisa sampai di Medan,” katanya.

Sulitnya tranportasi itu menyebabkan kualitas hasil pertanian Karo menurun ketika tiba dan dipasarkan di Kota Medan.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, pihaknya menyikapi serius kondisi jalan di daerah tersebut yang banyak mengalami kerusakan.

Pihaknya juga sangat menyadari jika kondisi jalan tersebut menyebabkan produk pertanian di Sumut kalah bersaing, terutama ketika akan diekspor.

Hal itu disebabkan produk pertanian Sumut tersebut harus menempuh perjalan yang cukup lama dan berkurang kesegarannya ketika tiba di gudang perusahaan yang akan mengekpor hasil produk petani itu.

“Kami sudah sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa masalah infrastruktur adalah persoalan serius di Sumut,” katanya.

Pihaknya merasa bersukur karena anggaran perbaikan jalan tersebut mengalami peningkatan di bandingkan pada tahun sebelumnya.

Pada 2010, anggaran perbaikan jalan tersebut hanya berjumlah Rp800 juta, sedangkan untuk 2011 telah mencapai sekitar Rp1,5 triliun.

Pemprov Sumut masih terus mendesak agar pemerintah pusat semakin memperbesar alokasi anggaran untuk perbaikan jalan tersebut, khususnya yang menuju sentra pertanian.

Untuk jalan di Karo, pihaknya bukan sekadar berencana untuk memperbaiki tetapi memperlebar agar daya tampung kendaraannya semakin banyak.

“Jadi, tanpa disampaikan pun, (perbaikan jalan) itu terus diperjuangkan,” katanya. ***4***
(T.I023/B/K005/K005/antara)

Pembangunan drainase ditampung melalui P-APBD Karo 2010, untuk penanggulangan banjir yang setiap saat terjadi saat hujan tiba selama ini di Jalan UKA, Kabanjahe disambut masyarakat luas dengan positif.

Namun, karena dilarang salah satu oknum calon wakil Bupati Karo, TB, akhirnya sebagian ruas parit (drainase) yang direncanakan dibangun, gagal. Saat pengerjaan proyek untuk pembuatan drainase, para pekerja dilarang dan dihalang-halangi oknum itu dan meminta untuk ditutup parit yang dikorek 1X24 jam.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Karo, Ferianta Purba, SE kepada wartawan, Senin (20/12) di kantornya, Kabanjahe.

Wakil Ketua DPRD Karo, Ferianta Purba SE, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karo memprihatinkan sikap seorang oknum calon wakil Bupati Karo yang ingin maju tampil menjadi pengayom masyarakat luas di Tanah Karo ini, sedang tanahnya yang terkena pembuatan drainase saja tidak diizjinkan.

“Saya sendiri selaku Wakil Ketua DPRD Karo mau pun secara pribadi sudah melakukan pendekatan dan menemui oknum calon wakil bupati itu untuk diizinkan guna kepentingan masyarakat luas. Tapi tidak digubris, malah disambut dingin saja. Demikian juga pihak rekanan mau pun pihak PUD Karo juga menemui oknum itu maupun keluarga pemilik tanah, tapi tetap tidak dihiraukan hingga sampai saat ini, pembangunan drainase di depan tanah itu gagal dan dilarang digali,” katanya.

Pihak rekanan, Andre Sitepu yang dikonfirmasi wartawan, sebelumnya, Rabu (15/12) di kantornya, membenarkan kejadian itu.

“Mau bilang apa. Kalau dilarang, ya sudah dan itu bukan tanggung jawab rekanan. Namanya kepentingan umum, namun dilarang, ya, apa mau dibuat,” ujar Andre.

Proyek itu merupakan yang ditampung melalui P-APBD Karo 2010 dengan anggaran berkisar Rp250 juta lebih, tambahnya.

Kadis PUD Karo Ir Amry Tarigan yang berkali-kali dikonfirmasi wartawan di kantornya, tidak berhasil.

Disebutkan staf dinas ini, Kadis tidak masuk dan jarang masuk kantor. Selanjutnya, ketika wartawan mengkonfirmasi pihak PUD Karo bagian PPK proyek, Suarta Ginting, Senin (20/12) di kantornya, membenarkan sebagian proyek pembuatan drainase gagal karena belum disetujui pihak pemilik lahan. (ps) Analisa