Bupati Lantik Tiga Pejabat Eselon II Setdakab Karo

Bupati Karo diwakili Wakil Bupati Terkelin Brahmana SH,melantik tiga pejabat eselon II Setdakab Karo, Jumat (17/2).
Pejabat yang dilantik, Robert Perangin-angin SPd MSi, sebelumnya PLt Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) diangkat menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE Karo. Drs Bengkel Ginting MSi sebelumnya Dosen Fisipol USU yang diperbantukan pada staf Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Karo diangkat menjadi Staf Ahli Bupati Karo Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Drs K Terkelin Purba MSi yang sebelumnya Kepala Bagian Tata Pemerintahan diangkat menjadi Asisten Pemerintahan (Asisten I).

Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dalam sambutan tertulisnya dibacakan wakil bupati mengtakan, tugas dan tanggungjawab para pejabat yang baru dilantik tertuang dalam Peraturan Bupati Karo, asisten pemerintahan adalah unsur staf yang membantu sekda melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan fusngsi bidang pemerintahan dan kesejahateraan rakyat.

Kepada pejabat yang baru dilantik harus mampu merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan segal tugas dan funsi masing-masing. Mencapai tugas itu, diharapkan agar bekerja dengan sungguh-sungguh, cermat dan disiplin yang tinggi untuk mengabdi kepada bangsa, negara dan daerah serta senantiasa membekali diri secara terus menerus, hingga tercipta aparatur negara yang professional, bermoral dan bermartabat, kata bupati.(ps/analisa)

Pemkab Karo Bangun Ekonomi Masyarakat

Program keseriusan pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Karo dilakukan melalui pengembangan tanaman dan ternak.

Ini merupakan langkah awal Pemkab Karo melaunching visi – misi Bupati terpilih, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, dan Wakil Bupati, Terkelin Brahmana, SH. Sebagai tahap pertama dalam program itu bekerjasama dengan pihak perbankan yang akan memberikan pinjaman lunak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mkemudahan membuat sertipikat tanah. Ini sebagai anggunan pihak petani ke pihak perbankan dan camat serta para kepala desa menjadi motivator.

Hal ini dikatakan Asisten II Drs Simon Sembiring, yang juga ketua tim teknnis dihadapan bupati, wakil bupati, pihak perbankan, stake holder dan ratusan petani, camat, kepala desa, Jumat (3/2) di aula kantor bupati, Kabanjahe.

Program awal ini dimulai di sembilai kecamatan, meliputi Kabanjahe, Simpang Empat, Naman Teran, Dolatrayat, Tigapanah, Munte, Barusjahe, Merek dan Merdeka. Menurut Simon, pemohon dari petani ke pihak perbankan sebanyak 134, yang lolos verifikasi 18 peserta, dan 4 diantaranya sudah memenuhi akad kredit dengan pihak perbankan.

Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dalam kata sambutannya mengatakan, dalam membangun pertanian agar pihak pemerintah dan masyarakat tani tidak separuh hati. Selama ini pembangunan pertanian tak ubahnya bagai kiasan, ‘kacamata lemb’ yang berarti, pembohongan dan kepura – puraan.

“Rumput – rumput yang kering akan terlihat menghijau dan segar. Sekali pun kawat duri akan terlihat semak-s emak menghijau dan segar, kalau lembu itu dipakaikan kacamata reben. Mungkin kiasan ini ada benarnya dengan kondisi pertanian saat ini di Sumatera Utara dan di Tanah Karo pada khususnya. Wacana pembangunan pertanian begitu menggaung dimana-mana, namuan wujudnya sungguh jauh dari harapan,” tutur bupati.

Pembangunan pertanian, misalnya di sektor tanaman hortikultura berkaitan erat dengan peternakan. Sebab, pupuk kandang dari ternak cukup potensial menyuburkan tanaman. Pemerintah memprogramkan, setiap masyarakat yang memiliki anak lembu, sapi atau pun kerbau dari hasil peternakannya akan dibayar Rp 500 ribu per ekor.

“Diharapkan dengan motivasi ini, petani dapat memahami begitu penting dan manfaatnya ternak dalam mendukung kesinergisan ini,” ujarnya, didampingi Kadis Pertanian, Agustoni Tarigan SP, Kadis Peternakan, Drg Jenggi Surbakti.

Penangkar bibit jeruk siam mandu, Sadrah Sembiring yang dikonfirmasi disela -sela launching tersebut, mengaku positif. Dia menilai, keseriusan pemerintah cenderung tidak didukung masyarakat petani, sehingga program selalu gagal. Misalnya, gerakan secara massal pembasmian lalat buah, menurutnya petani

tidak melaksanakan apa yang ditekankan pemerintah.

“Pemerintah lakukan pembasmian lalat buah, sementara petani tanpa disadari justru membuat pengembangan. Petani tidak membuang buah – buah jeruk yang busuk dan jatuh di bawah pohon,” ungkapnya.

Sadrah mengatakan,, jeruk yang dirusak telah menelurkan ratusan bahkan ribuan bibit hama lalat buah. Menurutnya, anjuran agar buah yang busuk itu ditanam, namun dibiarkan saja oleh petani. (epm/j) simantab

Gawat, Proyek APBD Karo 2011 Banyak tak Tuntas

Banyak proyek yang pendanaanya bersumber dari APBD Karo 2011 tidak selesai tepat waktu.  Musim hujan di akhir tahun merupakan alasan yang mengemuka penyebab proyek tidak selesai dikerjakan.

Selain itu keberatan atas pengerjaan di atas lahan warga juga menjadi kendala penyelesaian pengerjaan proyek APBD Karo tahun 2011.
Tentu saja proyek yang tak kunjung selesai itu berdampak kepada peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Padahal sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani, proyek tersebut harus selesai paling lambat 15 Desember 2011.
Tidak hanya itu, kualitas pe­kerjaan juga sangat diragu­kan. Pasalnya, untuk mengejar termin dan finishing, proyek itu dikerjakan dengan tergesa-gesa.

Seperti di Dinas PUD, Dinas Pendidikan dan lainnya, seluruh pekerjaan harus diselesai secepatnya untuk menghindari pengawasan. Padahal proyek dengan dana DAU, DAK dan Annual Fee yang ditampung dalam APBD Karo TA 2011  tersebut baru selesai dikerjakan sekitar 60%, bahkan ada proyek yang sedang dikerjakan masih di bawah 50%.

Bagaimana tidak, dengan sisa waktu beberapa hari lagi, para rekanan harus memacu pekerjaan. Tentu saja proyek itu terkesan dikerjakan hanya untuk memenuhi termin tanpa memerhatikan kualitas sesuai bestek yang telah ditentukan.
Begitu juga dengan kondisi musim hujan bulan Desember dan menipisnya waktu kerja, di­perkirakan puluhan miliar rupiah peroyek di Kabupaten Karo kurang efektif.

Bangun Nainggolan, salah seorang Pejabat Pembuat Ko­mit­men (PPK) proyek pemba­ngunan jalan di Dinas PUD Karo mengatakan, tidak selesainya sejumlah proyek sesuai  kontrak kerja disebabkan faktor cuaca yang berdampak kepada bencana alam, seperti longsor. “Tingginya curah hujan akhir-akhir ini merupakan salah satu faktor penyebab terkendala pe­ngerjaan proyek jalan di sejumlah tempat di Kabupaten Karo. Bagaimana pihak kontraktor bisa  bekerja, kalau di daerah ini hampir setiap hari hujan turun yang menyebabkan meluap air sampai ke badan. Apalagi drai­nase jalan secara umum tidak baik,” ujar Nainggolan ber­alasan.

Nainggolan mencontohkan, pemeliharaan periodik jalan Sukanalu-Tigajumpa Kecamatan Barusjahe berbiaya Rp2.887.500.000. Proyek jalan tersebut dikerjakan satu paket dengan pembuatan drainase dan tidak selesai dikerjakan ka­rena ada komplain dari masya­ra­kat. “Pemilik tanah keberatan kalau parit jalan dibangun di atas tanah miliknya. Hal ini satu kendala untuk menyelesaikan proyek,” katanya.

Ditanya solusi dan kemana sisa anggaran proyek kalau ti­dak selesai dikerjakan. Menja­wab itu Bangun Nainggolan mengatakan, salah satu solusi melakukan pendekatan kepada masyarakat. “Kalau hal itu gagal kita akan mengalihkan proyek tersebut. Seperti pembangunan jalan Sukanalu-Tiga Jumpa yang satu paket dengan pembuatan drainasenya, masyara­kat keberatan atas pembuatan drainase tersebut. Karena ma­sya­rakat tetap pada prinsipnya kita mengalihkan kepada pe­nambahan volume jalan sesuai dengan sisa anggaran yang belum digunakan.

Bila hal itu juga tidak terlaksana sisa ang­garan yang tidak digunakan akan kita kembalikan ke negara. Itu sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Nainggolan terkesan tidak mengetahui kalau dana DAK tidak bisa dikembalikan apabila proyek tidak selesai dikerjakan sesuai dengan limit waktu yang disepakati.

Sumber di Dinas PUD Pem­kab Karo, Jumat (16/12) me­nga­takan, pengalihan proyek bisa dilakukan sepanjang ada hambatan dan kendala di lapangan. Pengalihan itu dilaku­kan harus sesuai dengan teknis pekerjaan dan anggaran proyek. Menyangkut sanksi dan me­ning­kat­nya Silpa bila banyak proyek yang tidak selesai sesuai waktu, instansi terkait akan berpedoman kepada peraturan yang berlaku (Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan Jasa/Barang Pemerintah). “

Menyangkut Silpa, itu diketahui setelah adanya audit dari BPK baru kita ketahui meningkatnya Silpa atau tidak,” ujar sumber yang enggan menyebutkan namanya.
Pantauan wartawan, pembangunan jalan Desa Merdeka-Jara Nguda dialihkan dan tidak selesai dikerjakan, karena ada­nya keberatan masyarakat.

Me­nurut Nande beru Tarigan warga Desa Merdeka, jalan ter­se­but dialihkan melalui sisi ladangnya karena pemilik tanah di seberangnya keberatan.  Ka­rena di dalam ladangnya ada tanaman jeruk yang sedang ber­buah dan tanaman lain. Se­mentara ganti rugi tidak jelas. Sementara pembangunan drainase jalan Sukanalu-Tiga Jumpa terkendala, karena salah seorang pemilik lahan tidak setuju kalau drainase dibangun harus merusak pagar ladangnya yang berisi tanaman jeruk. (jurnal)