Karo Jambi Melenggang Mulus Duduki Kursi Bupati

Pasangan Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Brahmana akhirnya memiliki peluang paling besar untuk menduduki kursi empuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo periode berikutnya.

Meski dirundung kecaman atas hasil perolehan suara pada putaran pertama Pilkada Kabupaten Karo, hari ini (Selasa, 21/12) putaran kedua tetap berlangsung.

Berdasarkan hasil perolehan suara sementara Kena Ukur Karo Jambi Surbakti mengungguli pasangan Siti Aminah-Salmon Sumihar Sagala di beberapa TPS di Kecamatan Kabanjahe. Demikian pula di Kecamatan Berastagi dan Kecamatan Munthe. Pasangan dengan nomor urut sembilan tersebut juga menang tipis di Kecamatan Juhar.

Dari data yang diterima Rakyat Merdeka Online, yang masuk ke Posko Pemenangan Pasangan Kena Ukur Karo Jambi Surbakti-Terkelin Brahmana hingga pukul 18.00 WIB, menunjukkan kemenangan mutlak pasangan nomor sembilan itu di 17 kecamatan di Kabupaten Karo.

Sementara itu, di Posko Pemenangan Pasangan nomor sembilan di Kabanjahe, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti telah menggelar syukuran atas hasil sementara perolehan suara.Rakyatmerdeka

Ada Anggota KPUD Karo Rangkap Jabatan Sebagai PNS

Seorang dari lima anggota KPUD Tanah Karo, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karo yakni, Drs Sidharta Perangin-angin terhitung 3 Juni 2010.

Selain anggota KPUD Karo, ia PNS, golongan II/a sebagai Sekretaris Desa Kuta Buluh Gugung Kecamatan Kuta Buluh, Kabupaten Karo. Pengangkatan Sidharta Peranginangin menjabat Sekdes dan menjadi PNS sesuai Nomor Induk Pegawai (NIP) 02222009061002 sesuai Surat Keputusan Bupati Karo Drs DD Sinulingga No 821/86/BKD/2010 tanggal 3 Juni 2010.

Padahal, sesuai PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, seorang PNS dilarang untuk merangkap jabatan dengan bekerja di institusi lain milik pemerintah pusat atau daerah. Termasuk mengacu kepada UU Nomor 25 tahuh 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur larangan rangkap jabatan itu, tercantum pada Bab IV tentang Hak, Kewajiban dan Larangan.

Ketika hal itu dikonfirmasi Camat Kuta Buluh Edison Kar-Karo, Senin, (20/12) membenarkan Sidharta Perangin-angin sebagai PNS dan menjabat Sekdes Kuta Buluh Gugung. “Ia menjabat sebagai PNS Sekdes terhitung 3 Juni 2010 saat penyesuaian Sekretaris Desa menjadi PNS,” ungkapnya.

Disinggung apakah Sidharta Peranginangin mengajukan pengunduran diri, Edison Karo-Karo mengatakan pengunduran diri belum ada diterimanya selaku Camat Kuta Buluh.

Anggota KPUD Karo, Sidharta Peranginangin kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/12) mengakui PNS pengangkatan secara kolektif dan nasional melalui Sekretaris Desa menjadi PNS tahun 2010.

“Tahun 2002 menjabat Badan Perwakilan Desa, tahun 2004 telah menjabat Sekdes Kuta Buluh Gugung. Tahun 2009 melamar sebagai anggota KPUD Karo,”ujarnya.

Disinggung apakah telah mengundurkan secara resmi sebagai PNS di lingkungan Pemkab Karo, ia mengakui sudah mengundurkan diri secara lisan ke Camat Kuta Buluh. Namun belum mengundurkan diri secara resmi kepada pihak-pihak terkait. Artinya, pengunduran dirinya secara lisan kepada Camat Kuta Buluh menyatakan sebenarnya bahwasannya dia non aktif.

Ditanya soal gaji, ia mengakui tetap menerima gaji sampai Desember ini kecuali tunjangan. Kepala Insepktorat Kabupaten Karo Drs Walmen Pasaribu yang dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (20/12) mengucapkan terima kasih atas laporan yang disampaikan sehubungan ada PNS di lingkungan Pemkab Karo rangkap jabatan menjadi anggota KPUD Karo.

Pihaknya harus mempelajarinya terlebih dahulu sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Hingga saat ini, pihaknya belum ada menerima pengunduran diri secara resmi dari yang bersangkutan, ujarnya. (ps) Analisa

Ujian Kenaikan Tingkat Silat Penjuru Angin Indonesia

Sebanyak 256 pesilat putra dan putri dari perguruan pencak silat (PPS) Penjuru Angin Indonesia mengikuti ujian kenaikan tingkat, yang berakhir Minggu (19/12), di Lapangan Gelora Kasih, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.

Ujian kenaikan tingkat dipimpin koordinator tim penguji Drs Pesta Lumban Gaol, Drs Sejahtera Sebayang MPd serta dibantu Polem Ginting MPd. Sementara peserta berasal dari Tanjungbalai, Tanah Karo, Percut Sei Tuan, SMK Negeri I Medan dan STOK Bina Guna Medan.

Dalam ujian ini, tiga pesilat yakni Dedek Surya Putra SPd, Rizlan Nasution SPd dan Humala SPD dinyatakan lulus naik ke sabuk merah (sebagai pelatih). Empat pesilat, Nurdin, Irfandi, Lusy dan Rajak naik ke sabuk oranye (asisten pelatih), serta selebihnya mengikuti ujian tingkat dasar.

Ketua Pengurus Besar PPS Penjuru Angin Indonesia Drs H Dahlan Hasan Nasution diwakili Ketua Harian Drs Jhoni Walker Manik ketika membuka acara ini mengatakan, ujian kenaikan tingkat dilaksanakan untuk melakukan pembenahan terhadap perguruan agar seluruh pesilat memiliki keseragaman jurus maupun teknik sekaligus dalam upaya peningkatan prestasi para pesilat.

Jhoni Walker mengaku gembira, ujian kenaikan tingkat ini diikuti sebagian besar pesilat berusia dini hingga dewasa. Ini membuktikan, pembinaan yang dilakukan pengurus PPS Penjuru Angin Indonesia telah berkembang ke daerah-daerah khususnya di Sumut.

Ujian kenaikan tingkat ini sekaligus sebagai persiapan para pesilat Penjuru Angin Indonesia untuk mengikuti kejuaaan yang dilaksanakan Pengcab maupun Pengprov IPSI di Sumut. Karena menurut Jhoni Walker, PPS Penjuru Angin siap mengikuti kejuaraan pencak silat serta mendukung seluruh program kerja Pengprov IPSI Sumut.Ujian kenaikan tingkat ini ditutup Ketua Pengurus Besar PPS Penjuru Angin Indonesia Drs H Dahlan Hasan Nasution diwakili Ketua Bidang Prestasi Drs Cipta Tarigan. (rel/ham) Analisa

Pembangunan Drainase di Jalan UKA Kabanjahe Gagal

Pembangunan drainase ditampung melalui P-APBD Karo 2010, untuk penanggulangan banjir yang setiap saat terjadi saat hujan tiba selama ini di Jalan UKA, Kabanjahe disambut masyarakat luas dengan positif.

Namun, karena dilarang salah satu oknum calon wakil Bupati Karo, TB, akhirnya sebagian ruas parit (drainase) yang direncanakan dibangun, gagal. Saat pengerjaan proyek untuk pembuatan drainase, para pekerja dilarang dan dihalang-halangi oknum itu dan meminta untuk ditutup parit yang dikorek 1X24 jam.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Karo, Ferianta Purba, SE kepada wartawan, Senin (20/12) di kantornya, Kabanjahe.

Wakil Ketua DPRD Karo, Ferianta Purba SE, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karo memprihatinkan sikap seorang oknum calon wakil Bupati Karo yang ingin maju tampil menjadi pengayom masyarakat luas di Tanah Karo ini, sedang tanahnya yang terkena pembuatan drainase saja tidak diizjinkan.

“Saya sendiri selaku Wakil Ketua DPRD Karo mau pun secara pribadi sudah melakukan pendekatan dan menemui oknum calon wakil bupati itu untuk diizinkan guna kepentingan masyarakat luas. Tapi tidak digubris, malah disambut dingin saja. Demikian juga pihak rekanan mau pun pihak PUD Karo juga menemui oknum itu maupun keluarga pemilik tanah, tapi tetap tidak dihiraukan hingga sampai saat ini, pembangunan drainase di depan tanah itu gagal dan dilarang digali,” katanya.

Pihak rekanan, Andre Sitepu yang dikonfirmasi wartawan, sebelumnya, Rabu (15/12) di kantornya, membenarkan kejadian itu.

“Mau bilang apa. Kalau dilarang, ya sudah dan itu bukan tanggung jawab rekanan. Namanya kepentingan umum, namun dilarang, ya, apa mau dibuat,” ujar Andre.

Proyek itu merupakan yang ditampung melalui P-APBD Karo 2010 dengan anggaran berkisar Rp250 juta lebih, tambahnya.

Kadis PUD Karo Ir Amry Tarigan yang berkali-kali dikonfirmasi wartawan di kantornya, tidak berhasil.

Disebutkan staf dinas ini, Kadis tidak masuk dan jarang masuk kantor. Selanjutnya, ketika wartawan mengkonfirmasi pihak PUD Karo bagian PPK proyek, Suarta Ginting, Senin (20/12) di kantornya, membenarkan sebagian proyek pembuatan drainase gagal karena belum disetujui pihak pemilik lahan. (ps) Analisa

Sayangnya, BPBD Sumut tak Punya Website

Oleh : Khairul Ikhwan Damanik

Ketika daerah-daerah lain sibuk menata sistem informasi penanggulangan bencana, mencermati potensi bencana yang ada dan mensosialisasikannya kepada masyarakat dalam bentuk leaflet dan sebagainya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) justru terlihat tidak begitu antusias.

Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerah lain sudah memampangkan peta risiko bencana melalui internet, BPBD Sumut justru tak punya laman atau website.

Pada zaman serba canggih sekarang ini, laman menjadi pondasi penting untuk penyebarluasan informasi. Tidak masanya lagi menyimpan peta risiko bencana di laci, atau jangan-jangan di gudang arsip. Sekarang, masanya menyebarluaskan semua potensi dan data bencana yang ada, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Dengan begitu, masyarakat bisa menyadari secara dini, bencana alam apa yang mengancam di sekitar lingkungannya, sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi secara dini.

Tak usahlah terlalu jauh membandingkan diri dengan Federal Emergency Management Agency (FEMA) Amerika Serikat yang membuat sistem database bencana yang demikian lengkap, sehingga bisa diketahui potensi bencana alam apa saja yang ada di suatu jalanan kota dan desa dengan mengetikkan kode pos saja, melalui lamannya fema.gov. Cukup mensejajarkan diri dengan Jawa Tengah (Jateng) yang kini bergelut dengan bencana letusan Gunung Merapi. Melalui lamannya, bpbdjateng. info, BPBD Jateng sudah menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat umum, dan apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, kendati laman ini masih belum dilengkapi dengan peta risiko bencana.

Sumut semestinya juga bergerak ke arah sana. Sekiranya dimulai sekarang, kondisinya masih belum terlambat. Provinsi ini memiliki potensi bencana yang demikian banyak. Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal masih berpeluang meletus, demikian juga Gunung Sinabung di Karo, sementara Bukit Lawang di Langkat masih bisa dilanda banjir bandang, angin puting beliung semakin sering terjadi, banjir tetap menjadi masalah, dan berbagai ancaman bencana alam lainnya. Masyarakat di semua daerah itu mesti tahu harus melakukan apa ketika bencana terjadi.

Sebenarnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprov Sumut memiliki laman yang cukup informatif, misalnya sumutprov.go.id, Dinas Kesehatan melalui alamat diskes.sumutprov.go.id, Badan Pendidikan dan Pelatihan yang bisa diakses melalui badiklat.sumutprov.go.id. Ada juga yang tidak pernah diperbarui datanya seperti bapemmas.sumutprov.go.id yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, serta bahanpang.sumutprov.go.id milik Badan Ketahanan Pangan. Ada pula yang tidak bisa diakses sama sekali seperti laman Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diskopukm. sumutprov.go.id, dan Dinas Perhubungan dishubsu.com.

Penyediaan laman ini, baik dipelihara maupun tidak, setidaknya menunjukkan Sumut sudah ikut ambil bagian dalam era electronic government, atau e-government atau e-gov, merepresentasikan kehadiran di dunia maya.

Secara umum, layanan e-gov dibagi dalam empat tingkatan. Tingkat pertama, pemerintah mempublikasikan informasi kelembagaannya. Tingkat kedua, interaksi dengan masyarakat. Tingkat ketiga, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal-balik. Sementara tingkat terakhir, integrasi di seluruh kantor pemerintahan sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama.

Jika merujuk pada tingkatan ini, maka laman Pemprov Sumut, sumutprov.go.id, berada pada tingkatan yang pertama. Masih tahapan mempublikasikan seremoni kegiatan pejabat pemerintahan dan mengutip berita-berita media yang berhubungan dengan provinsi ini. Ada juga sedikit informasi tentang penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta rencana pelaksanaan tender pekerjaan atau lelang. Walau masih sebatas ini informasi yang tersedia, ya tidak mengapa juga. Tinggal memperbanyak konten yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakatnya saja, salah satunya, ya tentang bencana alam itu, sebab BPBD Sumut belum memiliki laman.

Informasi Bencana Alam

Informasi bencana alam ini harus tersedia sebagai bagian dari mitigasi bencana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yakni serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, seperti yang tertulis dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Mitigasi bencana, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33/2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana, memiliki empat hal penting, yakni (1) tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana, (2) sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana, (3) mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan (4)

Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

Mitigasi menjadi penting, karena bencana alam seringkali tidak bisa diprediksi kejadiannya. Misalnya kejadian letusan Gunung Sinabung di Karo pada Agustus lalu. Letusan ini menandai perubahan kondisi alam yang tidak terduga. Masyarakat tidak punya persiapan menghadapi letusan gunung karena memang tidak punya pengalaman menghadapi bencana jenis itu dan tidak pula dipersiapkan menghadapi bencana tersebut.

Dalam kasus Sinabung, masyarakat di sekitar kaki gunung masih sempat mengungsi karena gunung itu memberi jeda. Dua hari sebelum meletus, Sinabung mulai menebarkan abu. Tetapi jika melihat apa yang terjadi di sana, mudah dipahami, masyarakat juga tidak tahu harus melakukan apa ketika abu mulai menyelimuti rumahnya. Kapan dan kemana sebaiknya mengungsi?

Satu-satunya yang jadi pedoman hanyalah arus massa yang menuju jambur-jambur (balai pertemuan adat) yang ada di Kabanjahe dan Brastagi, maka ke sanalah mereka mengungsi? Itu pun tidak semua, karena masih ada pula yang bertahan di perkampungan. Lebih mengutamakan menjaga rumahnya dari kemalingan, dibanding menyelamatkan diri dari kemungkinan terkena terpaan piroklastik atau awan panas yang suhunya bisa mencapai 1.000 derajat celcius dan dapat bergerak dengan kecepatan antara 10 hingga 100 meter per detik, bahkan lebih.

Sebelum letusan Agustus lalu, masyarakat di sekitar kaki Gunung Sinabung tidak pernah punya pengalaman menghadapi letusan gunung, jadi kemungkinan tidak punya gambaran seperti apa bahaya letusan gunung api. Kearifan lokal memang tak selamanya bisa diandalkan untuk mengatasi bencana, sebab bisa jadi kearifan yang dibutuhkan untuk menghadapi bencana itu tidak tersedia.

Itulah sebabnya, mengapa penyebaran informasi yang memadai dan dapat diakses dengan mudah, hendaknya menjadi pertimbangan utama BPBD Sumut saat ini. Perlu sesegera mungkin memaparkan sistem penanggulangan bencana daerah ini secara online. Internet sudah ada hampir di semua kecamatan, sehingga penyediaan informasi ini akan memudahkan langkah-langkah sosialisasi.

Jika tak punya anggaran untuk mendesain laman yang bagus dan berbayar, gunakan saja blog yang dapat dipergunakan dengan gratis dan kapasitas tak terbatas. Untuk isi, mungkin bisa merujuk pada laman fprb.wordpress. com milik Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memuat segala regulasi nasional maupun lokal, informasi terbaru, serta jaringan-jaringan penting dalam penanggulangan bencana. Jika memang Sumut sudah selesai menyusun Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Utara, maka di blog itu juga disampaikan, agar semua khalayak bisa membacanya.

Mumpung belum ada bencana sekarang ini, maka sangat baik jika BPBD Sumut memulai langkah-langkah sosialisasi mitigasi bencananya. Sebarkanlah informasi secara luas, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ini. Agar semua dokumen penting itu tidak hanya tersimpan di laci meja kerja atau di gudang arsip.*** Analisa

Lenggang-Lenggok Kuasa ( Seputar Pemilihan Bupati Karo )

Oleh : Robinson Sembiring

Saya sedang membaca berita tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pemilukada Karo yang menyatakan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Riemenda Ginting dan Aksi Bangun.

Ringtone mobile phone saya dengan lagu “Catch the rainbow” berdentang. Seorang kawan lama bernama Buahbara Karosekali memanggil. Katanya: “Omong kosong PemiluKaDa Karo baru-baru ini dilakukan sebagai pengejawantahan kuasa rakyat ! Ini hanya sebuah skenario pembohongan besar ! Rakyat tidak pada posisi mengendalikan suara, namun lebih pada posisi dikendalikan !” Lha, ada tiga kalimat yang meluncur dari mulutnya, dan tiga kali pula saya tersentak dengan aksentuasi ucapannya. Ketiga kalimatnya wajib diakhiri tanda seru.

Roberth Dahl dalam tulisannya yang berjudul “After The Revolution” memunculkan kata “royal lie” untuk menunjukkan kebohongan-kebohongan kaum elite. Maknanya bahwa dalam politik memang ada kebohongan. Terminologi yang digunakan bisa sedemikian halus seperti: kebijakan, strategi, atau diplomasi. Lihat saja “uang sogok” telah diubah menjadi “uang perahu”. Belakangan ini malahan muncul istilah “biaya sosialisasi untuk kader partai”. Ini juga sebuah kebohongan!

David E. Apter yang juga dulu banyak dirujuk pemerhati politik Indonesia menggunakan ungkapan “penjual obat param ular” untuk menggambarkan orang-orang yang sedang kampanye untuk menggapai kekuasaan. Maknanya, ilmuwan politik ini juga menyadari bahwa para “power seeker” atau petualang kekuasaan akan bersedia menebar kebohongan agar barang jualannya dibeli masyarakat.

Apakah sahabat saya Buahbara Karosekali bicara tentang pembohongan besar PemiluKaDa Karo dalam konteks yang sama ? Apakah dia telah memiliki data mutakhir tentang perkembangan terbaru dari rumor yang beredar ? Saya belum sempat tahu. Tadi pagi dia telah pergi ke Banten untuk menemui Kang Jajat pedagang penampung sayur-mayur yang tinggal di Tangerang. Saya masih ingat salah satu pernyataannya baru-baru ini: “Kalau kau memerlukan informasi politik yang paling akurat, carilah pada rumor (kasak-kusuk) yang beredar di kedai kopi.

***

Di ujung wilayah Padang Bulan, di sudut sebuah persimpangan jalan menuju Jalan Setia Budi, ada sebuah kedai kopi yang setiap pagi ramai dikunjungi. Teh manisnya wangi, kopinya merangsang selera, terlebih-lebih lagi teh susunya. Ada 8 meja disana dan masing-masing dikelilingi 4-6 kursi. Maka pukul rata ada 40 orang pengunjung dalam setiap periode kunjungan pada pagi hari mulai jam 07.00 sampai dengan 10.00 WIB. Menurut salah seorang pelanggan, setiap harinya ada 100 kunjungan pelanggan di kedai itu. Setiap pelanggan akan duduk, minum, ngobrol atau membaca koran untuk mengikuti perkembangan mutakhir. Obrolan paling menarik hari-hari belakangan ini adalah PemiluKaDa Karo.

Menurut perkiraan mereka, pada PemiluKaDa Karo putaran kedua, pemenangnya adalah pasangan Kena Ukur Sitepu/Terkelin Brahmana. Dasar hitungannya adalah distribusi suara berdasarkan komposisi etnik dan perkembangan rumor PemiluKaDa serta aspek hukum yang akan menyertainya. Wah, hitung-hitungannya tidak kalah complicated dibandingkan dengan diskusi masyarakat akademik. Bedanya, mereka tidak menggunakan data BPS atau data forecast dari masing-masing team sukses.

Namun yang menarik lagi, dalam perkiraan mereka, siapa pun yang menang tidak akan mengubah wajah Karo secara signifkan. Bang Zainuddin yang jualan nasi goreng pada malam hari di Pasar Kaget, tidak akan memperoleh untung lebih banyak setelah Bupati dan Wakilnya terpilih. Janji pemerataan kesejahteraan masih jauh api dari panggang. Mari dicermati, semua janji yang dikedepankan para calon seperti peningkatan kesejahteraan petani dan pedagang kecil, perbaikan pendidikan atau perbaikan pelayanan kesehatan adalah produk dari proses administrasi negara. Namun mereka tidak ada yang mengedepankan reformasi birokrasi. Padahal aspek ini termasuk sebagai salah satu persoalan terpenting. Mesin kebijakan adalah birokrasi. Dan birokrasi pemerintahan Karo termasuk buruk. Ingat saja ejekan dari akronim SUMUT (Semua Urusan Memerlukan Uang Tunai) yang wilayah Karo termasuk di dalamnya.

Belum begitu banyak kita mengalami bahwa perubahan pejabat telah mengubah kinerja birokrasi pemerintahan. Nasib bangsa kita dari Sabang hingga Merauke lebih kurang ya sama. Pejabat bisa berubah namun perilaku tatkala memomong kekuasaan setali tiga uang. Ranah kekuasaan adalah kemewahan dan kebohongan, terkadang bercampur ancaman atau kekerasan. Jarak Indonesia masih sangat jauh dari jangkauan Ratu Adil. Masih terlalu banyak gelimang kenistaan yang menyebabkan Ratu Adil menunda perlawatannya ke sini.

***

Tetangga saya, bernama Bisuk Sianbona kampung asalnya Tolping, Samosir memiliki perkiraan yang berbeda. Menurutnya yang menang adalah pasangan Siti Aminah/Salmon Sagala. Dasar perhitungannya adalah ikatan kepartaian, etnisitas dan intuisi.

Yang menarik adalah perkiraan di kedai kopi dan perkiraan tetangga saya sama-sama memperhitungkan kehadiran faktor etnisitas. Apakah ikatan etnisitas memang benar-benar mempengaruhi orientasi politik masyarakat kita ? Jika ya, mengapa jumlah kursi yang diperoleh orang Karo di DPRD Provinsi dan DPR tidak sejalan dengan potensi yang dimiliki?

***

Lenggang-lenggok kekuasaan ternyata tak jauh berbeda dengan lenggang-lenggok penari sendratari di panggung-panggung seni. Ketika sang penari bergerak melenggang ditimpali sebuah ketukan kendang, tiba-tiba dia melenggok ke samping kiri dan kanan. Gerakannya tidak bisa digambar dengan kurva linear. Bahkan pada tari improvisasi gerakannya acak tidak menentu arah.

Maka panggung PemiluKaDa Karo sepertinya juga laksana panggung tari. Makna potongan-potongan gerakannya hanya dipahami sang sutradara. Akankah komposisi dan distribusi suara merupakan pengejawantahan kemenangan rakyat, masih sangat diragukan. Terlalu naif rasanya kalau kita tidak meyakini bahwa pasangan calon yang membelanjakan uang hingga puluhan milyar tidak mampu membelokkan hati nurani. Maknanya sama dengan banyak kasus dimana seseorang memilih calon bukan karena hati nurani. Namun karena tekanan psikologis hingga tekanan ekonomi atau karena hobby!

***

Saya menengadah sambil menerawang jauh. Sayang sekali, kami belum mampu menciptakan sistem rekrutmen pejabat politik yang mengharuskan para calon pemilih harus menelisik kemampuan calon dalam hal penyusunan dan implementasi program yang realistik. Atau agar ada mekanisme seleksi calon sebelum dilakukan pemilu. Sebelum mereka maju menjadi calon, mereka telah diseleksi terlebih dulu, ibarat melalui fit and proper test. Agar para pemilih tidak terlalu mudah terprovokasi para petualang politik yang mencari keuntungan diantara para calon. Mungkinkah itu ?

Ringtone mobil phone saya berdentang lagi. Keponakan saya yang ikut tim sukses salah seorang calon Bupati Karo memanggil. Katanya: “Jangan lupa ya dalam pemilihan Bupati putaran berikut Pa Uda pilih X ya ! Beritahu kepada mertua Pa Uda juga. Kalau dia gak pilih X, aku akan jatuh sakit !”

Akh…!!! ***

Penulis adalah Staf Pengajar FISIP USU

sumber : analisa

Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Karo Berbiaya Rp 1,5 Miliar Ditelantarkan

Rumah Dinas Wakil DPRD Karo 2 unit yang menelan biaya Rp 1,5 miliar yang dibangun PUD Karo tahun 2008 sampai 2009 terkesan ditelantarkan.

Pasalnya, rumah dinas yang berada di Jalan Kesehatan Kabanjahe ini, dihiasi semak belukar.

Pantauan wartawan, Senin (29/11) di bagian dalam rumah bertype mewah lantai dua ini sudah diselimuti debu dan beberapa komponen jendela sisi samping rusak, hingga dapat dibuka dengan ringan, rumput di pekarangan tampak membentuk semak belukar menutupi kemegahan bangunan, bahkan jenis rumput yang menjalar melilit hingga ke atas pintu ruangan masuk dan jaringan listrik dan air diisukan diputus pihak berasangkutan.

Terkait keberadaan rumah dinas yang kurang perawatan ini, Selasa (30/11) kepada wartawan Drs.Budiman Sembiring selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemkab Karo mengatakan, urusan logistik dan perawatan rumah jabatan sudah masing-masing instansi yang menanganinya.

“Segala fasilitas Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkab Karo dan juga fasilitas DPRD Karo seperti kendaraan, rumah dinas dan pakaian sudah masing-masing sekretariat instansi yang menanganinya dan perawatannya, hal ini terlaksana sejak tahun 2009,” tandas Budiman.

Jiwa Tarigan, SH selaku Kepala Bagian Umum di sekretariat DPRD Karo ketika dikonfirmasi, Jumat (10/12) mengatakan, pihaknya tidak mengetahui ada rumah yang diperuntukkan untuk Wakil ketua DPRD Karo, hanya saja informasi yang didengarnya pihak PUD Karo pernah menyerahterimakan rumah jabatan DPRD ke Sekda Karo.

“Sampai saat ini, pihak Pemda Karo belum ada menyerahterimakan rumah jabatan Wakil ketua DPRD Karo secara resmi kepada Sekretariat DPRD Karo dan sepengetahuan saya masalah perawatan rumah jabatan dan kendaraan masih Kabag Umum Pemkab Karo . Logikanya saja, bagaimana kita merawatnya sedang fasilitas itu belum diserah diterimakan ke pihak kita,”ujar Jiwa.

Ditambahkannya, beberapa bulan lalu pihak Pemda Karo pernah melayangkan surat tembusan yang isinya setengah-setengah (abstrak) ke sekeretariat DPRD Karo. Namun Jiwa Tarigan tidak menjelaskan isi surat yang di anggapnya mengambang dan terkesan tidak jelas itu.

Disinggung terkait perawatan rumah dinas, apakah tidak tertampung dalam anggaran APBD Karo, khususnya untuk tahun 2010, Jiwa Tarigan menyatakan, dalam APBD Karo belum ada tertampung biaya apapun terkait rumah dinas Wakil ketua DPRD Karo, namun untuk PAPBD tahun 2010 telah tertampung anggaran mobiler, peralatan dapur, elektronik berbobot dana berkisar Rp. 100.000.000. Namun karena keterbatasan waktu, bila hal ini tidak terlaksana secara maksimal dana itu dijadikan Silva,” ketus Jiwa.

Kepala Bagian Umum, Jiwa Tarigan saat itu menghubungi pihak PUD Karo, diduga bernama Suharta. Percakapan mereka via telepon terdengar berjanji akan meninjau ke lokasi rumah dinas yang terlantar. Pihaknya memerintahkan dua stafnya ke lokasi itu.

Di lokasi, tampak dua orang staf sekretariat DPRD Karo lagi mengukur jendela sambil menunggu kedatangan pihak PUD Karo diduga bernama Suharta, namun sampai pengukuran yang dianggap staf selesai, pihak PUD Karo tak kunjung tiba.

“Mungkin ada pengaruhnya karena kalian (wartawan) berada di sisni, “ujar salah seorang staf sekretariat. (ps) analisa