Portal Berita Karo

Pemkab Karo Bangun Ekonomi Masyarakat

8 February 2012 by karo Leave a Comment

Program keseriusan pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Karo dilakukan melalui pengembangan tanaman dan ternak.

Ini merupakan langkah awal Pemkab Karo melaunching visi – misi Bupati terpilih, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, dan Wakil Bupati, Terkelin Brahmana, SH. Sebagai tahap pertama dalam program itu bekerjasama dengan pihak perbankan yang akan memberikan pinjaman lunak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mkemudahan membuat sertipikat tanah. Ini sebagai anggunan pihak petani ke pihak perbankan dan camat serta para kepala desa menjadi motivator.

Hal ini dikatakan Asisten II Drs Simon Sembiring, yang juga ketua tim teknnis dihadapan bupati, wakil bupati, pihak perbankan, stake holder dan ratusan petani, camat, kepala desa, Jumat (3/2) di aula kantor bupati, Kabanjahe.

Program awal ini dimulai di sembilai kecamatan, meliputi Kabanjahe, Simpang Empat, Naman Teran, Dolatrayat, Tigapanah, Munte, Barusjahe, Merek dan Merdeka. Menurut Simon, pemohon dari petani ke pihak perbankan sebanyak 134, yang lolos verifikasi 18 peserta, dan 4 diantaranya sudah memenuhi akad kredit dengan pihak perbankan.

Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dalam kata sambutannya mengatakan, dalam membangun pertanian agar pihak pemerintah dan masyarakat tani tidak separuh hati. Selama ini pembangunan pertanian tak ubahnya bagai kiasan, ‘kacamata lemb’ yang berarti, pembohongan dan kepura – puraan.

“Rumput – rumput yang kering akan terlihat menghijau dan segar. Sekali pun kawat duri akan terlihat semak-s emak menghijau dan segar, kalau lembu itu dipakaikan kacamata reben. Mungkin kiasan ini ada benarnya dengan kondisi pertanian saat ini di Sumatera Utara dan di Tanah Karo pada khususnya. Wacana pembangunan pertanian begitu menggaung dimana-mana, namuan wujudnya sungguh jauh dari harapan,” tutur bupati.

Pembangunan pertanian, misalnya di sektor tanaman hortikultura berkaitan erat dengan peternakan. Sebab, pupuk kandang dari ternak cukup potensial menyuburkan tanaman. Pemerintah memprogramkan, setiap masyarakat yang memiliki anak lembu, sapi atau pun kerbau dari hasil peternakannya akan dibayar Rp 500 ribu per ekor.

“Diharapkan dengan motivasi ini, petani dapat memahami begitu penting dan manfaatnya ternak dalam mendukung kesinergisan ini,” ujarnya, didampingi Kadis Pertanian, Agustoni Tarigan SP, Kadis Peternakan, Drg Jenggi Surbakti.

Penangkar bibit jeruk siam mandu, Sadrah Sembiring yang dikonfirmasi disela -sela launching tersebut, mengaku positif. Dia menilai, keseriusan pemerintah cenderung tidak didukung masyarakat petani, sehingga program selalu gagal. Misalnya, gerakan secara massal pembasmian lalat buah, menurutnya petani

tidak melaksanakan apa yang ditekankan pemerintah.

“Pemerintah lakukan pembasmian lalat buah, sementara petani tanpa disadari justru membuat pengembangan. Petani tidak membuang buah – buah jeruk yang busuk dan jatuh di bawah pohon,” ungkapnya.

Sadrah mengatakan,, jeruk yang dirusak telah menelurkan ratusan bahkan ribuan bibit hama lalat buah. Menurutnya, anjuran agar buah yang busuk itu ditanam, namun dibiarkan saja oleh petani. (epm/j) simantab

Bocah 3 Tahun Tewas Diterjang Kuda

3 February 2012 by karo Leave a Comment

Malang benar nasib Ramadhani (3), warga Gang Surya Indah, Kelurahan Gundaling I, Berastagi. Dia tewas setelah ditendang kuda saat bermain dengan temannya, Sabtu (28/1) sore pukul 17.30 WIB.

Saat itu, Ramadhani dan beberapa temannya bermain di depan Surau Al Amin Surya Indah. Tak lama berselang, datang Kek SLM membawa kuda beserta gerobak sadonya. Seperti biasa, sebelum mengandangkan kuda, Kek SLM kerap melepas kuda itu dari gerobak sado di kawasan tanah kosong di depan surau yang hanya berjarak dua puluh meter dari rumahnya. Namun sore itu, gerobak sado belum dilepas dari kuda tersebut.

Tak lama berselang, Ramadhani bersama teman-temannya mendekati kuda tersebut. Seorang anak berinisial NZ, naik ke kuda dan membuka penutup mata kuda tersebut. Spontan kuda itu terkejut dan menendang tubuh Ramadhani. Bahkan tubuh korban sempat tergilas roda sado.
Melihat kejadian itu, Kek SLM dibantu tetangganya mencoba menenangkan kuda yang stres itu. Amuk kuda itu akhirnya berhenti, setelah menubruk dinding pembatas jalan dan akhirnya terbalik bersama gerobak sado.

Kejadian itu membuat gaduh suasana gang. Apalagi sekitar 10 meter dari lokasi kejadian, ibu korban, Lulut (34), sedang mengikuti wirit. Melihat anaknya terbaring di tanah, sang ibu spontan berteriak dan menangis sambil memeluk anaknya.

Korban langsung dilarikan ke RS Amanda, Berastagi. Namun sayang, dalam perjalanan, bocah malang itu menghembuskan nafas terakhir di pelukan ibunya.(wan) sumutpos

Tiga Tersangka Judi Togel Dibekuk di Tanah Karo

3 February 2012 by karo Leave a Comment

Petugas unit Jahtanras Subdit III/Umum Reskrimum Polda Sumut kembali membekuk tiga tersangka judi togel di wilayah hukum Polres Tanah Karo, Rabu (1/2/2012) petang.

Ketiganya adalah Iwan Surbakti (41)warga Desa Munte Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Juakta (46) warga Desa Munte dan Ardiansyah Ginting (38) warga Jalan Jamin Ginting Gg Brahmana, Kabanjahe.

Menurut Kasudit III/Umum Reskrimum Polda Sumut AKBP Andry Setiawan ketiganya ditangkap di Desa Munte Kabupaten Karo saat sedang melakukan perekapan nomor togel.

“Barang bukti disita empat unit HP 9 dan lembaran rekap togel,” ujar Andry sembari menyebut omset judi togel tersebut puluhan juta rupiah perbulannya. (tribunnews)

Sekretaris DPRD Karo Dicopot

3 February 2012 by karo Leave a Comment

Sarjana Ginting SE dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris DPRD Karo. Sarjana digantikan Drs Joko Sujarwanto sebagai Plt Sekretaris Dewan pada pelantikan dan serahterima jabatan di ruang Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo, Selasa (31/1) siang.

Ditunjuknya Joko Sujarwanto sebagai Plt Sekwan berdasarkan SK Bupati Karo No 800/13/BKD/2012 tertanggal 31 Januari 2012 menggantikan Sarjana Ginting SE yang ditempatkan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Selain menjabat Plt Sekwan, Joko Sujarwanto juga masih tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Risalah pada sekretariat DPRD Karo.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pemkab Karo Drs Kawar Sembiring MM mengatakan, pergantian pejabat eselon II di Sekretariat DPRD merupakan permintaan dari dewan dan diapresiasi Bupati Karo. “Tidak ada unsur penekanan dari pihak manapun dan tidak ada kinerja buruk yang dilakukan pejabat lama. Ini merupakan permintaan dewan sebagai penyegaran saja. Pejabat lama Sarjana Ginting SE dinilai bekerja bagus selama ini, begitu juga dengan penggantinya sebagai Plt juga dianggap mampu. Jadi sah-sah saja ada pergantian,” cetus Kawar.

Beberapa anggota DPRD Karo menanggapi positif perihal pergantian Sekwan tersebut. Tidak ada hal riskan, interpensi atau masalah pribadi dengan pejabat lama, murni hanya sebagai penyegaran saja. Drs Joko Sujarwanto alumni STPDN angkatan ke IX sebagai pelaksana tugas sekwan juga dianggap mampu.

Terkait Dugaan Korupsi Polisi Periksa PPK PUD Karo

3 February 2012 by karo Leave a Comment

Kasus dugaan korupsi dan kolusi di Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Karo senilai Rp 2 miliar lebih mulai terkuak. Bahkan sudah memasuki ranah hukum. Penyidik Polres Tanah Karo mulai mengumpulkan bahan keterangan .
Pada tahun anggaran 2011, PUD Karo menganggarkan biaya peningkatan jalan dari Desa Tongkoh sampai Simpang Desa Tanjung Barus senilai Rp 2 miliar lebih. Proyek ini, diduga dikerjakan kontraktor, tapi tidak selesai pada waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kontrak kerja.

Juga ditengarai dana proyek sudah dibayarkan sepenuhnya dan patut dicurigai ada persengkongkolan antara dengan pihak kontraktor.

Terkait adanya kecurangan dalam pengerjaan proyek itu, Bangun Nainggolan SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUD Pemkab Karo dipanggil pihak Polres Karo, Senin (30/1) menghadap penyidik Unit 2 Tipiter untuk memberikan keterangan.

Selama menjalani pemeriksaan sekira tiga jam lamanya, penyidik memberikan jam istirahat untuk makan siang. Seusai makan siang, Nainggolan kembali memasuki ruang tipiter 2 untuk melanjutkan pemeriksaan lanjutan untuk pengumpulan bahan keterangan yang terkait amburadulnya sejumlah pengerjaan paket proyek.

Dalam pemeriksaan itu, Nainggolan hanya datang seorang diri ke Mapolres Karo. Selama 6 jam dalam pemeriksaan, dia dicecar dengan 28 pertanyaan .

Menurut sumber, Bangun Nainggolan dimintai keterangan terkait proyek peningkatan Jalan antara Tongkoh-Tanjung Barus senilai Rp 2 miliar lebih, disebut-sebut pengerjaaan proyek tidak tepat waktu. Sedang dana proyek diduga sudah dibayarkan sepenuhnya.

Kapolres Tanah Karo AKBP Drs Ig Agung Prasetyoko SH MH melalui Kasubbag Humasnya AKP Sayuti Malik ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (31/1) mengatakan, Bangun Nainggolan diperiksa terkait pengerjaan proyek dari Desa Tongkoh Tanjung Barus terindikasi tidak tepat waktu.

“Tapi saya juga baru mengetahui dia diperiksa di ruang Tipiter, Senin (30/1),” jelas Sayuti.(ps) analisa

Retribusi di Karo Dihentikan

3 February 2012 by karo Leave a Comment

Sejak 1 Januari 2012, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menghentikan seluruh pemungutan pajak dan restribusi daerah yang mengacu pada UU no 18 tahun 1997 dan perubahan atas UU No 34/2000. Penghentian kutipan pajak dan retribusi ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Karo No 973/0002/Huk-orta/2012, tertanggal 3 Januari 2012. Dengan begitu, semua pajak dan retribusi di Karo gratis.

Ternyata, hingga saat ini, Pemkab Karo belum memiliki payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) tentang retribusi dan pajak daerah yang mengacu pada UU No 28/2009. Dengan begitu, pajak-pajak dan retribusi daerah seperti pajak penerangan jalan, perizinan pemasangan reklame, pajak hiburan, pajak hotel, restaurant, rumah makan dan kedai kopi, perizinan galian C, perizinan mendirikan bangunan, izin gangguan (HO), retribusi pasar, retribusi memasuki objek wisata dan perizinan hiburan, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dan lainnya, dihentikan hingga adanya payung hukum baru.

Menurut Kabid Humas Pemkab Karo Jhonson Tarigan, dengan dihentikannya pengutipan pajak dan retribusi ini, potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Karo mencapai Rp1,8 miliar. “Seluruh pajak dan retribusi daerah yang penerbitannya berpedoman pada UU No 18/1997 dan perubahan UU No 34/2000 atas UU No 18 itu, seluruhnya berakhir pada 31 Desember 2011,” jelas Jhonson.

Sementara Kabag Hukum Pemkab Karo DT Sinulingga SH MPd saat dikonfirmasi menjelaskan, saat ini Pemkab Karo memang tidak memiliki payung hukum yang membuka celah untuk melakukan kutipan pajak dan retribusi yang mengacu pada UU yang lama.

Menurutnya, saat ini ada empat ranperda berisi 30 item, 26 diantaranya sudah disepakati dengan pihak legislatif dan sudah turun dari Kementrian Keuangan. Kini ranperda tersebut sudah di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan rencananya, Jumat (3/2) mendatang akan dijemput. “Kita akui ada keterlambatan penyelesaian Ranperda. Namun, itu bagian dari pembelajaran ke depan. Tidak perlu saling menyalahkan,” ujarnya.(wan)
Sementara itu, DPRD Karo menyatakan keterlambatan pembahasan ranperda tersebut disebabkan lambannya penyampaian draf dari Pemkab ke DPRD Karo, yakni pada awal Oktober tahun lalu.(wan) (sumutpos)