dprd karo

Lembaga legislatif Kabupaten Karo, menyatakan keberatan atas kutipan restribusi penambangan galian C dolomit sebesar Rp 8 per Kg, yang dilakukan Pemkab Karo terhadap pengusaha lokal.

Peryataan itu terungkap, saat rapat dengar pendapat antara DPRD Karo dan eksekutif, atas aspirasi perwakilan warga Kecamatan Payung, Kutabuluh, dan Tiganderket, mengenai keberatan mereka dengan adanya aktivitas penambangan dan pengutipan restribusi, di ruang sidang paripurna DPRD Karo, Jumat (4/11).

Pihak legislatif bersikukuh menentang kebijakan sepihak Pemkab Karo, karena lembaga DPRD merasa di langkahi. Sebab sebelumnya tidak pernah ada pembahasan bahkan pemberitahuan dari eksekutif, kalau di lapangan, terjadi improvisasi pengutipan restribusi galian C dolomit dengan dalih peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait kenaikan harga restribusi dolomit, tentunya mem buat berang pihak DPRD Karo. Namun sejumlah pertanyaan yang diajukan terhadap pimpinan Kabupaten Karo, oleh pihak legislatif seolah tidak mengenai sasaran. Pertanyaan demi pertanyaan yang dolontarkan dengan jawaban yang diberikan, hingga rapat berakhir tidak menemui titik terang.

Menurut Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, kebijakan yang ditempuh Pemkab itu, tidak lain hanya bertujuan guna peningkatan PAD. Diutarakannya, sebelum ia menjabat, harga dolomit Rp85 per kilogram. Pasca ia memimpin, harga dolomit akhirnya dinaikkan menjadi Rp145 per kg oleh pembeli. Dari Rp145 tersebut, Rp8 per kg untuk kas Pemda.

Satu truck seberat 10 ton, berarti Rp80 ribu per truk ke PAD. Sesuai keterangannya, saat ini sudah terkumpul dan masuk kas Pemkab Karo dari galian C dolomit Rp167 juta.

Hingga berakhirnya rapat dengar pendapat, sekitar pukul 16.00 WIB, tidak ditemukan solusi. Perwakilan petani, pengusaha transportasi dan penambang dolomit, Josua Bangun, kepada wartawan mengatakan, pihaknya kecewa dengan terombangambingnya keputusan rapat dan tidak ada yang mengena terkait tuntutan warga. (wan/hariansumutpos)

Rumah Dinas Wakil DPRD Karo 2 unit yang menelan biaya Rp 1,5 miliar yang dibangun PUD Karo tahun 2008 sampai 2009 terkesan ditelantarkan.

Pasalnya, rumah dinas yang berada di Jalan Kesehatan Kabanjahe ini, dihiasi semak belukar.

Pantauan wartawan, Senin (29/11) di bagian dalam rumah bertype mewah lantai dua ini sudah diselimuti debu dan beberapa komponen jendela sisi samping rusak, hingga dapat dibuka dengan ringan, rumput di pekarangan tampak membentuk semak belukar menutupi kemegahan bangunan, bahkan jenis rumput yang menjalar melilit hingga ke atas pintu ruangan masuk dan jaringan listrik dan air diisukan diputus pihak berasangkutan.

Terkait keberadaan rumah dinas yang kurang perawatan ini, Selasa (30/11) kepada wartawan Drs.Budiman Sembiring selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemkab Karo mengatakan, urusan logistik dan perawatan rumah jabatan sudah masing-masing instansi yang menanganinya.

“Segala fasilitas Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkab Karo dan juga fasilitas DPRD Karo seperti kendaraan, rumah dinas dan pakaian sudah masing-masing sekretariat instansi yang menanganinya dan perawatannya, hal ini terlaksana sejak tahun 2009,” tandas Budiman.

Jiwa Tarigan, SH selaku Kepala Bagian Umum di sekretariat DPRD Karo ketika dikonfirmasi, Jumat (10/12) mengatakan, pihaknya tidak mengetahui ada rumah yang diperuntukkan untuk Wakil ketua DPRD Karo, hanya saja informasi yang didengarnya pihak PUD Karo pernah menyerahterimakan rumah jabatan DPRD ke Sekda Karo.

“Sampai saat ini, pihak Pemda Karo belum ada menyerahterimakan rumah jabatan Wakil ketua DPRD Karo secara resmi kepada Sekretariat DPRD Karo dan sepengetahuan saya masalah perawatan rumah jabatan dan kendaraan masih Kabag Umum Pemkab Karo . Logikanya saja, bagaimana kita merawatnya sedang fasilitas itu belum diserah diterimakan ke pihak kita,”ujar Jiwa.

Ditambahkannya, beberapa bulan lalu pihak Pemda Karo pernah melayangkan surat tembusan yang isinya setengah-setengah (abstrak) ke sekeretariat DPRD Karo. Namun Jiwa Tarigan tidak menjelaskan isi surat yang di anggapnya mengambang dan terkesan tidak jelas itu.

Disinggung terkait perawatan rumah dinas, apakah tidak tertampung dalam anggaran APBD Karo, khususnya untuk tahun 2010, Jiwa Tarigan menyatakan, dalam APBD Karo belum ada tertampung biaya apapun terkait rumah dinas Wakil ketua DPRD Karo, namun untuk PAPBD tahun 2010 telah tertampung anggaran mobiler, peralatan dapur, elektronik berbobot dana berkisar Rp. 100.000.000. Namun karena keterbatasan waktu, bila hal ini tidak terlaksana secara maksimal dana itu dijadikan Silva,” ketus Jiwa.

Kepala Bagian Umum, Jiwa Tarigan saat itu menghubungi pihak PUD Karo, diduga bernama Suharta. Percakapan mereka via telepon terdengar berjanji akan meninjau ke lokasi rumah dinas yang terlantar. Pihaknya memerintahkan dua stafnya ke lokasi itu.

Di lokasi, tampak dua orang staf sekretariat DPRD Karo lagi mengukur jendela sambil menunggu kedatangan pihak PUD Karo diduga bernama Suharta, namun sampai pengukuran yang dianggap staf selesai, pihak PUD Karo tak kunjung tiba.

“Mungkin ada pengaruhnya karena kalian (wartawan) berada di sisni, “ujar salah seorang staf sekretariat. (ps) analisa