Politik

Effendy Sinukaban Pimpin DPRD Karo

1 November 2011 by karo Leave a Comment

Effendy Sinukaban SE, diambil sumpahnya sebagai Ketua DPRD Karo, dalam sidang paripurna istimewa DPRD Karo di gedung DPRD Karo, Senin (31/10). Pengambilan sumpah danjanji dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe, Lince Anna br Purba SH MH

Sidang paripurna kemarin dipimpin Pelaksana Ketua DPRD Karo, Ferianta Purba SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Karo,Onasis Sitepu. ST dan dihadiri 25 dari 35 anggota DPRD Karo.

Turut hadir, Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, Wakil Bupati Terkelin Brahmana SE, Dandim 0205/TK Letkol Kav Prince Meyer Putong, Kapolres Karo AKBP Drs Ignatius Agung Prasetyoko SH, Sekda Ir Makmur Ginting MSC, sejumlah pimpinan SKPD jajaran Pemkab Karo.

Sebelum acara pokok pelantikan, pelaksana Ketua DPRD Karo Ferianta Purba SE, membacakan Keputusan Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. ST, Nomor 188.44/919/KPTS/Tahun 2011 tertanggal 14 Oktober 2011 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD Karo.

Surat keputusan tersebut, memberhentikan dengan hormat Siti Aminah br Perangin-angin SE dari kedudukannya sebagai Ketua DPRD Karo dan mengangkat Effendy Sinukaban SE sebagai Ketua DPRD Karo.

Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dalam sambutannya mengatakan, kiranya kepemimpinan Effendy Sinukaban SE dapat menciptakan kebersamaan seluruh anggota DPRD Karo yang pada gilirannnya dapat mewujudkan kemitraan kerja yang berkualitas dan harmonis dengan eksekutif.

Lebih lanjut orang nomor satu di Pemkab Karo itu mengajak dan menumbuh tekad bersama sebagai mitra kerja eksekutif dan legislatif untuk saling bahu membahu dan menjalin kerja sama yang baik dalam memajukan Kabupaten Karo. (wan/hariansumutpos)

Empat Fraksi Desak Pergantian Ketua DPRD Karo

28 September 2011 by karo Leave a Comment

EMPAT dari enam fraksi di DPRD Karo mendesak pimpinan dewan segera menindaklanjuti dan memparipurnakan pergantian ketua DPRD Siti Aminah Peranginangin kepada Efendy Sinukaban dari PDI Perjuangan.

Selain itu, anggota dewan juga mengimbau agar salah seorang wakil ketua dalam rapat-rapat yang digelar DPRD segera mengambil alih pimpinan rapat sesuai dengan amanah PP nomor 16 tahun 2010 pasal 42 ayat (4).

Menurut keempat fraksi, desakan pergantian ketua DPRD dilakukan dalam rapat paripurna LKPJ Bupati Karo, mengingat surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo ke DPRD Karo nomor 28/INT/ DPC23.2/V/2011 tentang usulan pergantian ketua DPRD dari PDI Perjuangan disusul surat DPC PDI-P nomor: 37/Ex/DPC 23.21/VIII/201 tentang tindaklanjut usul pergantian ketua DPRD kepada fraksi Karo Bersatu dengan melampirkan surat-surat DPP PDIP nomor: IN/DPP/ II/2011 tanggal 17 Februari, prihal instruksi pergantian ketua DPRD Karo dari PDIP dan surat nomor: 073/ KPTS/DPP/IV/2011 tentang pembebas tugasan Siti Aminah Peranginangin SE dari jabatannya sebagai ketua DPRD Karo.

Demikian dipaparkan Masdin DT Ginting dari Fraksi PDI Perjuangan, Harison Sitepu SP dari Fraksi PAN, Alar Karo-karo dari Fraksi Karo Bersatu dan Rendra Gaulle Ginting dari Fraksi Pijer Podi dalam rapat paripurna atas Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Karo 2010 di gedung DPRD, Senin (25/9).

Dibahas Pimpinan

Menyahuti desakan empat fraksi tersebut, Ketua DPRD Karo Siti Aminah Peranginangin mengatakan, pimpinan DPRD pada Rabu 21 September kemarin sudah mengadakan rapat pimpinan untuk membahas surat DPP PDIP terkait pergantian ketua dewan.
“Tidak lanjut rapat pimpinan tersebut telah menyurati Ketum PDIP Megawaty Sukarno Putri agar faraksi PDIP bersama fraksi lain yang ada di dewan beraudiensi dengan Ketum PDIP Megawaty Sukarno Putri. Namun sampai saat ini pimpinan dewan belum mendapat balasan untuk diteruskan dibahas di Badan Musyawarah DPRD Karo,” ungkap Siti Aminah.

Menyikapi penjelasan Siti Aminah, anggota dewan dari F PDIP Masdin Ginting mendesak salah satu wakil ketua DPRD Karo agar menetapkan salah seorang di antara dua pimpinan (Ferianta Purba dan Onasis Sitepu) untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang defenitif.

Masdin juga meminta supaya BKD mengawasi tindak lanjut proses pergantian Ketua DPRD dan meminta kepada sekretariat dewan memfasilitasi agenda pergantian ketua DPRD Karo.

Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Karo Ferianta Purba mengusulkan pergantian Ketua DPRD Karo dilanjutkan dalam rapat pimpinan dan diperluas dengan ketua-ketua fraksi dan ketua-ketua komisi, Jumat (30/9) medatang. (Jurnas)

Kadis PPKAD Karo Tidak Akui Ada Kerugian Negara

23 June 2011 by karo Leave a Comment

Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Karo, Drs Swingli Sitepu menyatakan,hingga saat ini tidak ada kerugian negara dalam pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS), karena setelah diadakan pemeriksaan dari inspektorat Pemkab Karo dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan ada kelebihan pembayaran kepada kontraktor telah dikembalikan ke kas daerah.

Hal itu dijelaskan Swingli Sitepu dalam kesaksiannya pada sidang kasus dugaan korupsi pembangunan TPS pedagang korban kebakaran Pasar Tradisional Kabanjahe dengan terdakwa SS (kontraktor) di Pengadilan Negeri(PN) Kabanjahe, Selasa (21/6).

Menanggapi keterangan saksi Swingli Sitepu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Albert Pangaribuan SH MH spontan mempertanyakan dari mana saksi mengetahui tidak ada kerugian negara pada pembangunan TPS itu.

Saksi menyatakan, kerugian negara berupa kelebihan pembayaran telah disetor kembali ke kas daerah, hingga negara tidak lagi dirugikan.

“Kelebihan pembayaran sering terjadi pada pelaksanaan proyek pembangunan, namun masalahnya tidak pernah sampai di pengadilan karena kelebihan pembayaran telah dikembalikan ke kas daerah,”ujar Swingli.

Menjawab pertanyaan Majelis Hakim diketuai Lince Anna Purba SH didampingi hakim anggota Jasael Manulang SH dan Tira Tirtona SH, saksi Swingli Sitepu mengatakan selaku Kadis PPKAD Karo, dia berfungsi sebagai pengguna anggaran dengan tugas menyusun dokumen anggaran, melakukan pembayaran setiap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan membuat laporan kepada pimpinan daerah.

Dalam kasus dugaan korupsi pembangunan TPS pedagang korban kebakaran pasar Kabanjahe itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabanjahe menetapkan tiga terdakwa, KS, RT keduanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas PPKAD Kabupaten Karo dan ES (kontraktor pembangunan).

Kepada ketiga terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 2 ayat 1 jo 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dengan ancaman minimal empat tahun penjara. (ps) Analisa

Gatot Lantik Bupati dan Wakil Bupati Karo

31 March 2011 by karo Leave a Comment

KABAJAHE- Dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2010, Kabupaten Karo berada di urutan ke-22 dari 25 kabupaten/kota se-Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Diharapkan dengan kepala daerah yang baru ini, Karo dapat berbenah ke arah yang lebih baik.

Demikian pesan Plt Gubernur Sumatera Utara, H Gatot Pudjonugroho ST pada acara pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan DR (HC) Kena Ukur Surbakti sebagai Bupati Karo dan Terkelin Brahmana SH sebagai Wakil Bupati Karo periode 2011-2016 pada sidang paripurna istimewa DPRD Karo di gedung dewan, Kabanjahe Jumat (25/3).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Karo, Siti Aminah Br Perangin-angin SE didampingi Wakil Ketua Ferianta Purba SE dan Onasis Sitepu ST, Gatot meminta agar Karo membangun kerjasama yang harmonis dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah.
Karena sangat disayangkan nantinya, bila sumber kekayaan alam dan potensi daerah yang dimiliki Karo seperti buah-buahan dan sayur dapat dapat diolah dengan baik.

Selain itu, tuntutan untuk mewujudkan good governance dan clean government sudah menjadi hal penting sejak krisis finansial tahun 1997-1999 yang luas menjadi krisis multidimensi. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang menuntut perbaikan dalam bentuk reformasi penyelenggaraan negara, termasuk birokrasi pemerintahan.

Prilaku birokrasi yang cenderung mengedepankan kekuasaan dan kurang peka terhadap perkembangan masyarakat harus segera ditinggalkan dan kemudian diarahkan menjadi birokrasi yang terbuka, transparan, akuntabel, profesional dan mampu memberikan pelayanan publik berbasis customer service.

Di akhir acara, ketika hendak menutup sidang, Ketua DPRD Karo Siti Aminah menanggapi sambutan Plt Gubsu menyangkut soal penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sumut tahun 2009, berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2009 menempatkan Karo pada peringkat ke-22 dari 25 Kabupaten/Karo. (wan)sumutpos

Putaran kedua Pemilukada Karo belum Jelas

3 December 2010 by karo Leave a Comment

Masyarakat Karo mulai dilanda kebingungan. Pasalnya, pelaksanaan putaran kedua Pemilukada Kabupaten Karo belum jelas. Sesuai jadwal Pemilukada Karo tahun 2010 yang dirilis KPUD Karo, seharusnya putaran kedua akan dilaksanakan 27 November 2010.

Namun, gugatan sejumlah calon Bupati Karo ke Mahkamah Konstitusi membuat jadwal tersebut harus diundur hingga waktu yang belum ditentukan. KPUD Karo sendiri belum mengumumkan kepada masyarakat tentang perubahan tersebut.

Jesaya Pulungan, anggota KPUD Kabupaten Karo yang dikonfirmasikan mengenai hal ini, mengatakan, sesuai jadwal, Pemilukada Karo dilaksanakan 27 Oktober 2010. Sedangkan putaran kedua dijadwalkan 27 November 2010.

Putaran kedua tersebut akan dilaksanakan tepat waktu jika tidak ada pasangan calon bupati-wakil bupati yang menggugat hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, karena ada gugatan 8 pasangan yang tidak menerima hasil Pemilukada Karo 27 Oktober lalu, maka jadwal putaran kedua mengalami perubahan.

“Apabila pasangan calon kepala daerah tidak ada yang memperoleh suara minimal 30 persen tambah satu, maka rencananya akan digelar pada 27 Oktober 2010. Tapi, karena ada gugatan ke MK, maka putaran kedua akan diundurkan,” ujar Jesaya di Kabanjahe, malam ini.

Dikatakannya, pelaksanaan Pemilukada Karo putaran kedua akan dijadwalkan kemudian menunggu keputusan MK. Pihaknya sendiri tidak dapat memastikan kapan MK memutuskan gugatan Pilkada Karo itu.

“Sejak beberapa hari lalu sampai sekarang ini MK masih menyidangkan gugatan ini. Jadi, kita belum bisa memastikan,” pungkasnya. Waspada

Siti Aminah Br Perangin-angin SE-Sumihar Sagala SE Raih Suara Terbanyak

5 November 2010 by karo Leave a Comment

Pasangan calon bupati Karo nomor 1 Siti Aminah Br Perangin-angin SE-Sumihar Sagala memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Karo, 27 Oktober 2010 dengan total perolehan 30.804 suara atau 19,49 persen. Disusul pasangan nomor 9 Kena Ukur Surbakti-Terkelin Brahmana (25.310 suara/16,01 persen). Pasangan nomor 2 Riemenda Ginting-Aksi Bangun (20.071 suara/12,70 persen). Pasangan nomor 3 Sumbul Sembiring-Paham Ginting (18.439 suara/11,67 persen). Pasangan nomor 7 Petrus Sitepu-Kornalius Tarigan (15.389 suara/9,74 persen). Pasangan nomor 6, Nabari Ginting-Paulus Sitepu (14.889 suara/9,42 persen). Pasangan nomor 5 Abednego Sembiring-Sanusi Surbakti (12.024 suara/7,61 persen). Pasangan nomor 10 Andy Natanael Ginting Manik-Fakhry Samadin Tarigan (7.133 suara/4,51 persen). Pasangan nomor 4 Roberto Sinuhaji-Amin Kaban (7.023 suara/4,44 persen) dan pasangan nomor 8 Ramli Purba-Rony Barus (6.965 suara/4,41 persen).

Hal ini dikatakan Ketua KPU Karo Benyamin Pinem ST kepada SIB, Kamis (4/11) di kantornya, Kabanjahe. Sampai saat ini, (Kamis 4/11-red) informasi yang kita peroleh dari pihak MK, belum ada pihak calon bupati lainnya yang mengadu ke MK. Kalau sampai besok (Jumat 5/11) tidak ada pihak calon bupati tertentu melapor ke MK, kita jadwalkan Pemilukada putaran ke dua, 27 Nopember 2010 mendatang. Ditambahkan Benyamin Pinem lagi bahwa, dari 251.323 DPT Pemilukada Karo 27 Oktober 2010 silam, hanya 158.047 memberikan suara atau 66,14 persen.

Koordinasi akan terwujud

Sementara itu, calon bupati Karo nomor 1, Siti Aminah Br Perangin-angin SE yang dikonfirmasi SIB, Kamis (4/11) di kantor DPC PDI P Kabupaten Karo prihal hasil tersebut, berterima kasih kepada petani, masyarakat, PNS dan kalangan pengusaha, pedagang serta para supir angkot yang memberikan suaranya kepada pasangan calon bupati Karo nomor 1 Siti Aminah Br Perangin-angin-Sumihar Sagala. Termasuk kepada pihak Kepolisian Polres Karo dan anggota Poldasu yang bertugas selama tahapan Pilkada Karo berlangsung, saya ucapkan terima kasih atas atensinya semua, ujar Siti Aminah.

“Saya yakin, pembangunan masyarakat dan daerah Tanah Karo ke depan akan semakin baik dan terarah sebab, koordinasi antara pihak legislative dan eksekutif akan saya kedepankan. Koordinasi antara pemerintah eksekutif dengan legislative yang tidak terwujud selama ini, baik dengan Muspida Karo, akan diwujudkan. Kita akan wujudkan kesejukan dan kekondusifan antara pihak PNS (eksekutif) dengan pihak legislative yang tidak pernah terwujud selama ini. Karenanya, saya tetap mengharapkan dukungan PNS semuanya pada putaran kedua ini sehingga harapan kita semua akan terwujud nyatakan. Sampai saat ini, pihak calon nomor 1 belum ada membuat rancangan kabinet-kabinet seperti diisukan di masyarakat. Menduduki jabatan tersebut belum ada kita bahas. Itu hanya isu-isu oknum-oknum tertentu,” ujarnya mengharap. (M37/s)