pemilukada karo

Putaran kedua Pemilukada Karo belum Jelas

3 December 2010 by karo Leave a Comment

Masyarakat Karo mulai dilanda kebingungan. Pasalnya, pelaksanaan putaran kedua Pemilukada Kabupaten Karo belum jelas. Sesuai jadwal Pemilukada Karo tahun 2010 yang dirilis KPUD Karo, seharusnya putaran kedua akan dilaksanakan 27 November 2010.

Namun, gugatan sejumlah calon Bupati Karo ke Mahkamah Konstitusi membuat jadwal tersebut harus diundur hingga waktu yang belum ditentukan. KPUD Karo sendiri belum mengumumkan kepada masyarakat tentang perubahan tersebut.

Jesaya Pulungan, anggota KPUD Kabupaten Karo yang dikonfirmasikan mengenai hal ini, mengatakan, sesuai jadwal, Pemilukada Karo dilaksanakan 27 Oktober 2010. Sedangkan putaran kedua dijadwalkan 27 November 2010.

Putaran kedua tersebut akan dilaksanakan tepat waktu jika tidak ada pasangan calon bupati-wakil bupati yang menggugat hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, karena ada gugatan 8 pasangan yang tidak menerima hasil Pemilukada Karo 27 Oktober lalu, maka jadwal putaran kedua mengalami perubahan.

“Apabila pasangan calon kepala daerah tidak ada yang memperoleh suara minimal 30 persen tambah satu, maka rencananya akan digelar pada 27 Oktober 2010. Tapi, karena ada gugatan ke MK, maka putaran kedua akan diundurkan,” ujar Jesaya di Kabanjahe, malam ini.

Dikatakannya, pelaksanaan Pemilukada Karo putaran kedua akan dijadwalkan kemudian menunggu keputusan MK. Pihaknya sendiri tidak dapat memastikan kapan MK memutuskan gugatan Pilkada Karo itu.

“Sejak beberapa hari lalu sampai sekarang ini MK masih menyidangkan gugatan ini. Jadi, kita belum bisa memastikan,” pungkasnya. Waspada

Korban Kekerasan Pemilukada Karo akan Mengadu ke Komnas Ham

5 November 2010 by karo Leave a Comment

Warga korban kekerasan oleh aparat kepolisian, saat unjuk rasa menentang pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada Karo oleh KPUD Karo yang digelar di Green Garden Hotel, Berastagi, Senin (1/11), menyatakan akan mengadu ke Komnas Ham, terkait apa yang mereka alami.

Ramon Sinuhaji SPd (48) warga Desa Gajah Kecamatan Simpang Empat mewakili korban lainnya, kepada wartawan di lantai III, kamar 304, RSU Efarina Etaham, Kamis (4/11) mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat, akan melapor secara resmi ke Komnas Ham, sehubungan tindakan di luar kewajaran yang dilakukan aparat keamanan ketika menangani aksi protes warga terkait sejumlah pelanggaran tahapan Pemilukada.

“Kita menunggu proses pengaduan ke Komnas Ham beberapa hari ke depan, terkait kendala medis. Beberapa rekan lainnya masih menjalani perawatan intensif hingga saat ini. Jika dokter, sudah mengijinkan pulang, maka pelaporan tentang kekerasan yang kami alami akan segera diajukan dengan melengkapi bukti-bukti yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, dia bersama beberapa korban lainnya, diduga kuat telah terdaftar sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak tertentu. Kenyataan itu diyakininya mengingat, sebelum ditangkap, Sinuhaji tidak ada melakukan tindakan anarkis. Bahkan ujarnya, ketika itu, ia hanya mencoba menolong seorang wanita dan pria (lajang tanggung, red) yang dianiaya yang jaraknya sangat dekat dengan posisi Ramon.

“Melihat oknum polisi menganiaya kedua orang itu, saya yang langsung mendekat dan mencoba melerai, sambil berkata, bukan seperti itu penanganan yang benar. Tetapi begitu melihat saya, polisi malah berkata, ini satu, tangkap dia. Tanpa melakukan perlawanan saya ditangkap. Tetapi tidak sampai sedetik, sejumlah pukulan, baik menggunakan pentungan, tangan atau alat, diarahkan polisi ke badan dan kepala saya,” ujar Sinuhaji.

Ditambahkan, sikapnya sebagai orator di sejumlah aksi penolakan perhitungan suara, memungkinkan dirinya dianggap sebagai salah satu orang yang harus diamankan. Padahal katanya, dirinya dan ribuan orang lainnya yang hadir pada saat itu, datang dan melakukan tindakan protes berdasarkan reaksi emosial spontanitas, sehubungan ditemukannya sejumlah kecurangan di lapangan.

“Tidak ada kandidat yang memotori, aksi kemarin. Itu murni atas dasar dorongan hati nurani. Kami selaku warga Tanah Karo Simalem, tidak ingin hal-hal penodaan pesta demokrasi itu dibiarkan tanpa ada penegakan supremasi hukum. Akan jadi apa dan bagaimana Karo ini ke depan jika penzoliman hak rakyat dibiarkan berkembang. Hancur, generasi penerus kabupaten ini nantinya. Ini tidak dapat dibiarkan. Memang harus diakui dalam meluruskan permasalahan itu, harus ada resiko,” ucapnya.

Ia juga meminta Kapoldasu, Irjen Pol Drs Oegroseno, segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menghukum personil yang melakukan tindakan kekerasan, sesuai dengan prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku. “Ini merupakan bagian dari ujian kepercayaan warga terhadap kinerja polisi yang menganut semboyan, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat itu,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Kapolres Tanah Karo juga harus menuntaskan kasus dugaan pidana pelanggaran Pilkada Karo, Rabu (27/10) lalu yang telah dilimpahkan Panwaslu Karo kepada Polres.

Sebelumnya, Selasa (2/11), Kapoldasu, dalam keterangan persnya kepada sejumlah wartawan di halaman Polres Tanah Karo menjelaskan, kalau penanganan aksi pengunjuk rasa ketika penolakan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Karo, di kawasan Green Garden Hotel, sesuai prosedur dan tidak menggunakan protap 01.

Informasi yang diperoleh dari Ketua Panwaslu Kab Karo, Morris Sembiring, dari 70-an kasus yang dilaporkan oleh tim 8 Calon Bupati Karo, baru 2 kasus telah dilimpahkan ke pihak kepolisian. (M-30/q) SIB

Warga Tanah Karo Minta Pemilukada Diulang

29 October 2010 by karo Leave a Comment

Masyarakat pendukung delapan kandidat bupati Karo periode 2010-2015 meminta pihak berwenang melakukan Pemilu Kada ulang di Kabupaten Karo. Sikap ini muncul menyusul banyaknya dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Karo, 27 Oktober lalu.

Tuntutan warga dan pendukung delapan kandidat ini terungkap saat temu pendukung, tim kampanye dan delapan kandidat bupati dan wakil bupati Karo di Posko Pemenangan Petrus Kornalius, Jalan Jamin Ginting, Simpang Universitas Quality, Kabanjahe, Kamis (28/10) siang.

Menurut mereka, langkah menggelar Pemilukada ulang di Karo merupakan harga mati karena pada hari pelaksanaan Pesta Demokrasi Rakyat Karo, secara telanjang tampak upaya-upaya melanggar aturan oleh beberapa pihak sehingga membuat kegiatan tersebut cacat hukum.

“Kami dapat melihat ada 2.459 lembar formulir C6 dan kartu pemilih untuk 15 TPS yang tersebar di Kelurahan Lau Cimba, tidak dibagi menumpuk di rumah petugas PPS. Bahkan, para pencoblos ganda dengan bebas memilih beberapa kali di TPS yang berbeda dan praktek politik uang tanpa ada tindakan dari para pelaksana dan pengawas Pemilu,” kata Ramon Sinuhaji warga desa Gajah.

Sejumlah kandidat juga meminta agar semua tim pemenangan dalam dua hari ke depan mengumpulkan seluruh bukti pelanggaran, karena fakta fakta kesalahan sistemik dan terorganisir itu akan dibawa ke ranah hukum yang menguatkan banyaknya kecurangan.

Mereka juga menuding penyelenggara Pilkada di daerah itu mulai dari tingkat KPUD, PPK, PPS termasuk Panwaslu Karo mendukung salah satu kandidat menjadi bupati dan wakil bupati karo. Ketua KPUD Karo Benyamin Pinem SH mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan Pilkada ulang termasuk menghentikan perhitungan suara. Ada ranah hukum ke tingkat Mahkamah Konsitusi yang harus ditempuh, namun tahapan pelaksanaan Pilkada tetap harus dijalankan.

“Kalau ada kecurangan dipersilahkan melapor ke Panwaslu termasuk soal ditemukannya ribuan formulir C6 yang tidak disalurkan kepada pemilih. Di sana nanti akan diketahui apakah ditemukan indikasi pidana atau kesalahan administrasi,” katanya. (sumutpos)