karo

Pembangunan Drainase di Jalan UKA Kabanjahe Gagal

22 December 2010 by karo Leave a Comment

Pembangunan drainase ditampung melalui P-APBD Karo 2010, untuk penanggulangan banjir yang setiap saat terjadi saat hujan tiba selama ini di Jalan UKA, Kabanjahe disambut masyarakat luas dengan positif.

Namun, karena dilarang salah satu oknum calon wakil Bupati Karo, TB, akhirnya sebagian ruas parit (drainase) yang direncanakan dibangun, gagal. Saat pengerjaan proyek untuk pembuatan drainase, para pekerja dilarang dan dihalang-halangi oknum itu dan meminta untuk ditutup parit yang dikorek 1X24 jam.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Karo, Ferianta Purba, SE kepada wartawan, Senin (20/12) di kantornya, Kabanjahe.

Wakil Ketua DPRD Karo, Ferianta Purba SE, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karo memprihatinkan sikap seorang oknum calon wakil Bupati Karo yang ingin maju tampil menjadi pengayom masyarakat luas di Tanah Karo ini, sedang tanahnya yang terkena pembuatan drainase saja tidak diizjinkan.

“Saya sendiri selaku Wakil Ketua DPRD Karo mau pun secara pribadi sudah melakukan pendekatan dan menemui oknum calon wakil bupati itu untuk diizinkan guna kepentingan masyarakat luas. Tapi tidak digubris, malah disambut dingin saja. Demikian juga pihak rekanan mau pun pihak PUD Karo juga menemui oknum itu maupun keluarga pemilik tanah, tapi tetap tidak dihiraukan hingga sampai saat ini, pembangunan drainase di depan tanah itu gagal dan dilarang digali,” katanya.

Pihak rekanan, Andre Sitepu yang dikonfirmasi wartawan, sebelumnya, Rabu (15/12) di kantornya, membenarkan kejadian itu.

“Mau bilang apa. Kalau dilarang, ya sudah dan itu bukan tanggung jawab rekanan. Namanya kepentingan umum, namun dilarang, ya, apa mau dibuat,” ujar Andre.

Proyek itu merupakan yang ditampung melalui P-APBD Karo 2010 dengan anggaran berkisar Rp250 juta lebih, tambahnya.

Kadis PUD Karo Ir Amry Tarigan yang berkali-kali dikonfirmasi wartawan di kantornya, tidak berhasil.

Disebutkan staf dinas ini, Kadis tidak masuk dan jarang masuk kantor. Selanjutnya, ketika wartawan mengkonfirmasi pihak PUD Karo bagian PPK proyek, Suarta Ginting, Senin (20/12) di kantornya, membenarkan sebagian proyek pembuatan drainase gagal karena belum disetujui pihak pemilik lahan. (ps) Analisa

Sayangnya, BPBD Sumut tak Punya Website

22 December 2010 by karo Leave a Comment

Oleh : Khairul Ikhwan Damanik

Ketika daerah-daerah lain sibuk menata sistem informasi penanggulangan bencana, mencermati potensi bencana yang ada dan mensosialisasikannya kepada masyarakat dalam bentuk leaflet dan sebagainya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) justru terlihat tidak begitu antusias.

Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerah lain sudah memampangkan peta risiko bencana melalui internet, BPBD Sumut justru tak punya laman atau website.

Pada zaman serba canggih sekarang ini, laman menjadi pondasi penting untuk penyebarluasan informasi. Tidak masanya lagi menyimpan peta risiko bencana di laci, atau jangan-jangan di gudang arsip. Sekarang, masanya menyebarluaskan semua potensi dan data bencana yang ada, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Dengan begitu, masyarakat bisa menyadari secara dini, bencana alam apa yang mengancam di sekitar lingkungannya, sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi secara dini.

Tak usahlah terlalu jauh membandingkan diri dengan Federal Emergency Management Agency (FEMA) Amerika Serikat yang membuat sistem database bencana yang demikian lengkap, sehingga bisa diketahui potensi bencana alam apa saja yang ada di suatu jalanan kota dan desa dengan mengetikkan kode pos saja, melalui lamannya fema.gov. Cukup mensejajarkan diri dengan Jawa Tengah (Jateng) yang kini bergelut dengan bencana letusan Gunung Merapi. Melalui lamannya, bpbdjateng. info, BPBD Jateng sudah menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat umum, dan apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, kendati laman ini masih belum dilengkapi dengan peta risiko bencana.

Sumut semestinya juga bergerak ke arah sana. Sekiranya dimulai sekarang, kondisinya masih belum terlambat. Provinsi ini memiliki potensi bencana yang demikian banyak. Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal masih berpeluang meletus, demikian juga Gunung Sinabung di Karo, sementara Bukit Lawang di Langkat masih bisa dilanda banjir bandang, angin puting beliung semakin sering terjadi, banjir tetap menjadi masalah, dan berbagai ancaman bencana alam lainnya. Masyarakat di semua daerah itu mesti tahu harus melakukan apa ketika bencana terjadi.

Sebenarnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprov Sumut memiliki laman yang cukup informatif, misalnya sumutprov.go.id, Dinas Kesehatan melalui alamat diskes.sumutprov.go.id, Badan Pendidikan dan Pelatihan yang bisa diakses melalui badiklat.sumutprov.go.id. Ada juga yang tidak pernah diperbarui datanya seperti bapemmas.sumutprov.go.id yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, serta bahanpang.sumutprov.go.id milik Badan Ketahanan Pangan. Ada pula yang tidak bisa diakses sama sekali seperti laman Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diskopukm. sumutprov.go.id, dan Dinas Perhubungan dishubsu.com.

Penyediaan laman ini, baik dipelihara maupun tidak, setidaknya menunjukkan Sumut sudah ikut ambil bagian dalam era electronic government, atau e-government atau e-gov, merepresentasikan kehadiran di dunia maya.

Secara umum, layanan e-gov dibagi dalam empat tingkatan. Tingkat pertama, pemerintah mempublikasikan informasi kelembagaannya. Tingkat kedua, interaksi dengan masyarakat. Tingkat ketiga, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal-balik. Sementara tingkat terakhir, integrasi di seluruh kantor pemerintahan sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama.

Jika merujuk pada tingkatan ini, maka laman Pemprov Sumut, sumutprov.go.id, berada pada tingkatan yang pertama. Masih tahapan mempublikasikan seremoni kegiatan pejabat pemerintahan dan mengutip berita-berita media yang berhubungan dengan provinsi ini. Ada juga sedikit informasi tentang penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta rencana pelaksanaan tender pekerjaan atau lelang. Walau masih sebatas ini informasi yang tersedia, ya tidak mengapa juga. Tinggal memperbanyak konten yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakatnya saja, salah satunya, ya tentang bencana alam itu, sebab BPBD Sumut belum memiliki laman.

Informasi Bencana Alam

Informasi bencana alam ini harus tersedia sebagai bagian dari mitigasi bencana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yakni serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, seperti yang tertulis dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Mitigasi bencana, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33/2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana, memiliki empat hal penting, yakni (1) tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana, (2) sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana, (3) mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan (4)

Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

Mitigasi menjadi penting, karena bencana alam seringkali tidak bisa diprediksi kejadiannya. Misalnya kejadian letusan Gunung Sinabung di Karo pada Agustus lalu. Letusan ini menandai perubahan kondisi alam yang tidak terduga. Masyarakat tidak punya persiapan menghadapi letusan gunung karena memang tidak punya pengalaman menghadapi bencana jenis itu dan tidak pula dipersiapkan menghadapi bencana tersebut.

Dalam kasus Sinabung, masyarakat di sekitar kaki gunung masih sempat mengungsi karena gunung itu memberi jeda. Dua hari sebelum meletus, Sinabung mulai menebarkan abu. Tetapi jika melihat apa yang terjadi di sana, mudah dipahami, masyarakat juga tidak tahu harus melakukan apa ketika abu mulai menyelimuti rumahnya. Kapan dan kemana sebaiknya mengungsi?

Satu-satunya yang jadi pedoman hanyalah arus massa yang menuju jambur-jambur (balai pertemuan adat) yang ada di Kabanjahe dan Brastagi, maka ke sanalah mereka mengungsi? Itu pun tidak semua, karena masih ada pula yang bertahan di perkampungan. Lebih mengutamakan menjaga rumahnya dari kemalingan, dibanding menyelamatkan diri dari kemungkinan terkena terpaan piroklastik atau awan panas yang suhunya bisa mencapai 1.000 derajat celcius dan dapat bergerak dengan kecepatan antara 10 hingga 100 meter per detik, bahkan lebih.

Sebelum letusan Agustus lalu, masyarakat di sekitar kaki Gunung Sinabung tidak pernah punya pengalaman menghadapi letusan gunung, jadi kemungkinan tidak punya gambaran seperti apa bahaya letusan gunung api. Kearifan lokal memang tak selamanya bisa diandalkan untuk mengatasi bencana, sebab bisa jadi kearifan yang dibutuhkan untuk menghadapi bencana itu tidak tersedia.

Itulah sebabnya, mengapa penyebaran informasi yang memadai dan dapat diakses dengan mudah, hendaknya menjadi pertimbangan utama BPBD Sumut saat ini. Perlu sesegera mungkin memaparkan sistem penanggulangan bencana daerah ini secara online. Internet sudah ada hampir di semua kecamatan, sehingga penyediaan informasi ini akan memudahkan langkah-langkah sosialisasi.

Jika tak punya anggaran untuk mendesain laman yang bagus dan berbayar, gunakan saja blog yang dapat dipergunakan dengan gratis dan kapasitas tak terbatas. Untuk isi, mungkin bisa merujuk pada laman fprb.wordpress. com milik Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memuat segala regulasi nasional maupun lokal, informasi terbaru, serta jaringan-jaringan penting dalam penanggulangan bencana. Jika memang Sumut sudah selesai menyusun Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Utara, maka di blog itu juga disampaikan, agar semua khalayak bisa membacanya.

Mumpung belum ada bencana sekarang ini, maka sangat baik jika BPBD Sumut memulai langkah-langkah sosialisasi mitigasi bencananya. Sebarkanlah informasi secara luas, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ini. Agar semua dokumen penting itu tidak hanya tersimpan di laci meja kerja atau di gudang arsip.*** Analisa

Merangsang Pertumbuhan ASI Air Nira Aren Solusinya

15 December 2010 by karo Leave a Comment

MUNGKIN sering kita lupakan dengan keberadaan berjuta tumbuhan tropis sebagi aset yang dapat dimanfaatkan untuk hajat hidup manusia.

Salah satunya tentang man-faat pohon aren dalam menjaga kesehatan dan perawatan kulit. Air nira aren dapat dijadikan, bukan hanya seperti yang kita konsumsi selama ini, yakni air nira untuk minuman dan bahan baku membuat gula aren.

Padahal ada yang cukup spesifik dijadikan sebagai ba-han baku obat-obatan tradisi-onal, misalnya untuk haid yang tidak teratur, sembelit, saria-wan, radang paru-paru,disentri, kepala pusing dan memulihkan keletihan.

Sisi lain yang tidak kalah pentingnya yakni air nira asli dari pohon aren dapat merang-sang kecukupan (ASI) air susu ibu. Apabila si ibu baru mela-hirkan, namun payudaranya belum mengeluarkan air susu. Sebaiknya dirangsang dengan meminum air nira asli. Inilah solusi terbaik dengan hanya biaya murah.

Hanya dalam hitungan hari setelah si ibu secara rutin meminum air nira aren pagi dan sore, spontan payudara si ibu membengkak, pertanda ke-cukupan air susu yang terkan-dung di dalamnya.

Seperti apa yang diuraikan sejumlah pakar kesehatan, belum ada yang dapat menan-dingi air susu ibu dalam upaya merangsang pertumbuhan ba-yi.

Buah aren yang sudah cukup matang dapat diolah menjadi cangkaleng (kolang-kaling) yang menjadi makanan khas di bulan Ramadlan. Meskipun harganya tidak sebagus harga gula aren dan cenderung mu-siman, produksi kolang-kaling cukup menguntungkan.

Kolang-Kaling

Bahkan kolang kaling ini dapat menetralkan gula darah, walaupun kolang kaling me-ngandung unsur gula setelah dimasak,tetapi tidak memba-hayakan.

Secara ekonomi, pohon aren berfungsi sebagai sumber pen-dapatan bagi sebagian ma-syarakat, misalnya bagi para pengolah nira dan gula aren. Nira aren dapat dibuat minu-man (lahang) dan gula aren (gula kawung). Saguer, atau nira dari pohon aren juga dapat dibuat menjadi etanol (ethyl alcohol), yaitu bahan bakar alternatif untuk menggantikan minyak tanah, gas elpiji, dan bensin.

Di kemudian hari mungkin nira bisa menjadi bahan bakar alternatif. Gula aren (palm su-gar) juga tak kalah manfaat-nya. Untuk sagandu (satu buah) gula yang kualitasnya bagus, bisa dijual Rp 1.500,00- 3.000,00. Apalagi jika pasokan gula sedang menurun, harganya pasti cukup melambung.

Satu bonjor (terdiri dari be-berapa buah gula yang disusun dan dibungkus dengan pelepah pisang yang sudah kering).

Saat ini telah tercatat ada empat jenis pohon yang ter-masuk kelompok aren yaitu Arenge pinata (wurmb) Merr, Arenge undulatitolia Bree, Arenge westerhoutii Griv dan Arenge ambcang Becc. Di an-taranya keempat jenis tersebut yang sudah diketahui man-faatnya adalah arenge piflata, yang dikenal sehari-hari de-ngan nama aren ata enau.

Aren termasuk suku Araca-ceae (pinang-pinangan). Bata-ngnya tidak berduri, tidak bercabang, tinggi dapat menca-pai 25 meter dan diameter pohon dapat mencapai 65 cm. Tanaman ini hampir mirip dengan pohon kelapa.

Perda-annya jika pohon kelapa batang pohonnya bersih (pelepah daun yang tua mudah lepas maka batang pohon aren ini sangat kotor karena batangnya terbalut oleh ijuk sehingga pelepah daun yang sudah tua sulit diambil atau lepas dari batangnya.

Aren (arrenge pinnata) mempunyai banyak nama dae-rah seperti, bakjuk (Aceh), pola/paula (Karo), bagot (To-ba), agaton/bargot (Mandailing anau/neluluk/nanggong (Ja-wa), aren/kawung (Sunda), hanau (dayak, Kalimantan On-au (Toraia. Sulawesi), mana/nawa-nawa (Ambon, Malu-ku).

Akar serabut pohon aren sangat kokoh, dalam, dan terse-bar sehingga memiliki fungsi penting bagi penahan erosi tanah. Selain itu, akar aren juga memiliki kemampuan mengi-kat, sehingga pohon aren bisa ditanam di daerah yang relatif kering dan tidak perlu pera-watan intensif. Ini juga mem-bantu kelestarian lingkungan hidup terutama untuk penghi-jauan pada daerah lereng pegunungan dan sungai-sungai

Kurang Budidaya

Sayangnya, budidaya aren di pedesaan Tatar Sunda saat ini kurang maksimal. Penye-babnya mungkin karena pada umumnya pohon-pohon aren yang tumbuh dan tersebar di kebun, huma dan ladang lebih utama dikembangbiakkan se-cara alami oleh careuh (mu-sang).

Semakin banyak musang yang mati karena diburu, maka semakin menurun pula populasi pertumbuhan pohon aren.

Bagi masyarakat Indonesia, termasuk Tatar Sunda, tumbu-han aren memiliki keragaman fungsi sosial, ekonomi, dan bu-daya. Misalnya sebagai bahan upacara adat, bahan obat-obatan, bahan bangunan dan perabotan rumah tangga, sum-ber bahan pangan, serta pakan ternak.

Di beberapa daerah di Tatar Sunda yang masih memegang teguh tradisi leluhur, aren merupakan salah satu bahan untuk upacara adat. Pelepah dan daun aren biasa digunakan untuk sawen pada tanam padi, penutup bibit tanaman padi yang baru tumbuh di perse-maian, serta ngalaksa dan nyalin seusai panen padi.

Beberapa bahagian dari po-hon aren dapat digunakan seperti, daun aren yang masih muda biasa dimanfaatkan masyarakat pedesaan untuk bahan rokok linting yang diisi tembakau dan daun tuanya untuk bahan atap rumah.

Ijuknya juga dapat diguna-kan untuk atap rumah, sapu, bahan tambang, penyaring air dan untuk sarang bertelur ikan di kolam dalam penetasan.

Sayangnya, saat ini sudah jarang rumah penduduk pede-saan yang beratapkan daun dan ijuk aren. Walaupun masih ada hanya di daerah atau wilayah-wilayah tertentu. Pemanfaatan ijuk sebagai atap masih terlihat untuk beberapa bangunan cagar budaya dan beberapa bangunan di objek wisata.

Untuk dapat diambil patinya (tepungnya), pohon aren harus sudah berumur sekitar 20 tahun. Sampai saat inipun ternyata tepung dari batang pohon aren belum ada penggantinya (te-pung substitusinya), sebab tepung aren memiliki keung-gulan yang khas. Analisa

Lenggang-Lenggok Kuasa ( Seputar Pemilihan Bupati Karo )

15 December 2010 by karo Leave a Comment

Oleh : Robinson Sembiring

Saya sedang membaca berita tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pemilukada Karo yang menyatakan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Riemenda Ginting dan Aksi Bangun.

Ringtone mobile phone saya dengan lagu “Catch the rainbow” berdentang. Seorang kawan lama bernama Buahbara Karosekali memanggil. Katanya: “Omong kosong PemiluKaDa Karo baru-baru ini dilakukan sebagai pengejawantahan kuasa rakyat ! Ini hanya sebuah skenario pembohongan besar ! Rakyat tidak pada posisi mengendalikan suara, namun lebih pada posisi dikendalikan !” Lha, ada tiga kalimat yang meluncur dari mulutnya, dan tiga kali pula saya tersentak dengan aksentuasi ucapannya. Ketiga kalimatnya wajib diakhiri tanda seru.

Roberth Dahl dalam tulisannya yang berjudul “After The Revolution” memunculkan kata “royal lie” untuk menunjukkan kebohongan-kebohongan kaum elite. Maknanya bahwa dalam politik memang ada kebohongan. Terminologi yang digunakan bisa sedemikian halus seperti: kebijakan, strategi, atau diplomasi. Lihat saja “uang sogok” telah diubah menjadi “uang perahu”. Belakangan ini malahan muncul istilah “biaya sosialisasi untuk kader partai”. Ini juga sebuah kebohongan!

David E. Apter yang juga dulu banyak dirujuk pemerhati politik Indonesia menggunakan ungkapan “penjual obat param ular” untuk menggambarkan orang-orang yang sedang kampanye untuk menggapai kekuasaan. Maknanya, ilmuwan politik ini juga menyadari bahwa para “power seeker” atau petualang kekuasaan akan bersedia menebar kebohongan agar barang jualannya dibeli masyarakat.

Apakah sahabat saya Buahbara Karosekali bicara tentang pembohongan besar PemiluKaDa Karo dalam konteks yang sama ? Apakah dia telah memiliki data mutakhir tentang perkembangan terbaru dari rumor yang beredar ? Saya belum sempat tahu. Tadi pagi dia telah pergi ke Banten untuk menemui Kang Jajat pedagang penampung sayur-mayur yang tinggal di Tangerang. Saya masih ingat salah satu pernyataannya baru-baru ini: “Kalau kau memerlukan informasi politik yang paling akurat, carilah pada rumor (kasak-kusuk) yang beredar di kedai kopi.

***

Di ujung wilayah Padang Bulan, di sudut sebuah persimpangan jalan menuju Jalan Setia Budi, ada sebuah kedai kopi yang setiap pagi ramai dikunjungi. Teh manisnya wangi, kopinya merangsang selera, terlebih-lebih lagi teh susunya. Ada 8 meja disana dan masing-masing dikelilingi 4-6 kursi. Maka pukul rata ada 40 orang pengunjung dalam setiap periode kunjungan pada pagi hari mulai jam 07.00 sampai dengan 10.00 WIB. Menurut salah seorang pelanggan, setiap harinya ada 100 kunjungan pelanggan di kedai itu. Setiap pelanggan akan duduk, minum, ngobrol atau membaca koran untuk mengikuti perkembangan mutakhir. Obrolan paling menarik hari-hari belakangan ini adalah PemiluKaDa Karo.

Menurut perkiraan mereka, pada PemiluKaDa Karo putaran kedua, pemenangnya adalah pasangan Kena Ukur Sitepu/Terkelin Brahmana. Dasar hitungannya adalah distribusi suara berdasarkan komposisi etnik dan perkembangan rumor PemiluKaDa serta aspek hukum yang akan menyertainya. Wah, hitung-hitungannya tidak kalah complicated dibandingkan dengan diskusi masyarakat akademik. Bedanya, mereka tidak menggunakan data BPS atau data forecast dari masing-masing team sukses.

Namun yang menarik lagi, dalam perkiraan mereka, siapa pun yang menang tidak akan mengubah wajah Karo secara signifkan. Bang Zainuddin yang jualan nasi goreng pada malam hari di Pasar Kaget, tidak akan memperoleh untung lebih banyak setelah Bupati dan Wakilnya terpilih. Janji pemerataan kesejahteraan masih jauh api dari panggang. Mari dicermati, semua janji yang dikedepankan para calon seperti peningkatan kesejahteraan petani dan pedagang kecil, perbaikan pendidikan atau perbaikan pelayanan kesehatan adalah produk dari proses administrasi negara. Namun mereka tidak ada yang mengedepankan reformasi birokrasi. Padahal aspek ini termasuk sebagai salah satu persoalan terpenting. Mesin kebijakan adalah birokrasi. Dan birokrasi pemerintahan Karo termasuk buruk. Ingat saja ejekan dari akronim SUMUT (Semua Urusan Memerlukan Uang Tunai) yang wilayah Karo termasuk di dalamnya.

Belum begitu banyak kita mengalami bahwa perubahan pejabat telah mengubah kinerja birokrasi pemerintahan. Nasib bangsa kita dari Sabang hingga Merauke lebih kurang ya sama. Pejabat bisa berubah namun perilaku tatkala memomong kekuasaan setali tiga uang. Ranah kekuasaan adalah kemewahan dan kebohongan, terkadang bercampur ancaman atau kekerasan. Jarak Indonesia masih sangat jauh dari jangkauan Ratu Adil. Masih terlalu banyak gelimang kenistaan yang menyebabkan Ratu Adil menunda perlawatannya ke sini.

***

Tetangga saya, bernama Bisuk Sianbona kampung asalnya Tolping, Samosir memiliki perkiraan yang berbeda. Menurutnya yang menang adalah pasangan Siti Aminah/Salmon Sagala. Dasar perhitungannya adalah ikatan kepartaian, etnisitas dan intuisi.

Yang menarik adalah perkiraan di kedai kopi dan perkiraan tetangga saya sama-sama memperhitungkan kehadiran faktor etnisitas. Apakah ikatan etnisitas memang benar-benar mempengaruhi orientasi politik masyarakat kita ? Jika ya, mengapa jumlah kursi yang diperoleh orang Karo di DPRD Provinsi dan DPR tidak sejalan dengan potensi yang dimiliki?

***

Lenggang-lenggok kekuasaan ternyata tak jauh berbeda dengan lenggang-lenggok penari sendratari di panggung-panggung seni. Ketika sang penari bergerak melenggang ditimpali sebuah ketukan kendang, tiba-tiba dia melenggok ke samping kiri dan kanan. Gerakannya tidak bisa digambar dengan kurva linear. Bahkan pada tari improvisasi gerakannya acak tidak menentu arah.

Maka panggung PemiluKaDa Karo sepertinya juga laksana panggung tari. Makna potongan-potongan gerakannya hanya dipahami sang sutradara. Akankah komposisi dan distribusi suara merupakan pengejawantahan kemenangan rakyat, masih sangat diragukan. Terlalu naif rasanya kalau kita tidak meyakini bahwa pasangan calon yang membelanjakan uang hingga puluhan milyar tidak mampu membelokkan hati nurani. Maknanya sama dengan banyak kasus dimana seseorang memilih calon bukan karena hati nurani. Namun karena tekanan psikologis hingga tekanan ekonomi atau karena hobby!

***

Saya menengadah sambil menerawang jauh. Sayang sekali, kami belum mampu menciptakan sistem rekrutmen pejabat politik yang mengharuskan para calon pemilih harus menelisik kemampuan calon dalam hal penyusunan dan implementasi program yang realistik. Atau agar ada mekanisme seleksi calon sebelum dilakukan pemilu. Sebelum mereka maju menjadi calon, mereka telah diseleksi terlebih dulu, ibarat melalui fit and proper test. Agar para pemilih tidak terlalu mudah terprovokasi para petualang politik yang mencari keuntungan diantara para calon. Mungkinkah itu ?

Ringtone mobil phone saya berdentang lagi. Keponakan saya yang ikut tim sukses salah seorang calon Bupati Karo memanggil. Katanya: “Jangan lupa ya dalam pemilihan Bupati putaran berikut Pa Uda pilih X ya ! Beritahu kepada mertua Pa Uda juga. Kalau dia gak pilih X, aku akan jatuh sakit !”

Akh…!!! ***

Penulis adalah Staf Pengajar FISIP USU

sumber : analisa

Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Karo Berbiaya Rp 1,5 Miliar Ditelantarkan

15 December 2010 by karo Leave a Comment

Rumah Dinas Wakil DPRD Karo 2 unit yang menelan biaya Rp 1,5 miliar yang dibangun PUD Karo tahun 2008 sampai 2009 terkesan ditelantarkan.

Pasalnya, rumah dinas yang berada di Jalan Kesehatan Kabanjahe ini, dihiasi semak belukar.

Pantauan wartawan, Senin (29/11) di bagian dalam rumah bertype mewah lantai dua ini sudah diselimuti debu dan beberapa komponen jendela sisi samping rusak, hingga dapat dibuka dengan ringan, rumput di pekarangan tampak membentuk semak belukar menutupi kemegahan bangunan, bahkan jenis rumput yang menjalar melilit hingga ke atas pintu ruangan masuk dan jaringan listrik dan air diisukan diputus pihak berasangkutan.

Terkait keberadaan rumah dinas yang kurang perawatan ini, Selasa (30/11) kepada wartawan Drs.Budiman Sembiring selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemkab Karo mengatakan, urusan logistik dan perawatan rumah jabatan sudah masing-masing instansi yang menanganinya.

“Segala fasilitas Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkab Karo dan juga fasilitas DPRD Karo seperti kendaraan, rumah dinas dan pakaian sudah masing-masing sekretariat instansi yang menanganinya dan perawatannya, hal ini terlaksana sejak tahun 2009,” tandas Budiman.

Jiwa Tarigan, SH selaku Kepala Bagian Umum di sekretariat DPRD Karo ketika dikonfirmasi, Jumat (10/12) mengatakan, pihaknya tidak mengetahui ada rumah yang diperuntukkan untuk Wakil ketua DPRD Karo, hanya saja informasi yang didengarnya pihak PUD Karo pernah menyerahterimakan rumah jabatan DPRD ke Sekda Karo.

“Sampai saat ini, pihak Pemda Karo belum ada menyerahterimakan rumah jabatan Wakil ketua DPRD Karo secara resmi kepada Sekretariat DPRD Karo dan sepengetahuan saya masalah perawatan rumah jabatan dan kendaraan masih Kabag Umum Pemkab Karo . Logikanya saja, bagaimana kita merawatnya sedang fasilitas itu belum diserah diterimakan ke pihak kita,”ujar Jiwa.

Ditambahkannya, beberapa bulan lalu pihak Pemda Karo pernah melayangkan surat tembusan yang isinya setengah-setengah (abstrak) ke sekeretariat DPRD Karo. Namun Jiwa Tarigan tidak menjelaskan isi surat yang di anggapnya mengambang dan terkesan tidak jelas itu.

Disinggung terkait perawatan rumah dinas, apakah tidak tertampung dalam anggaran APBD Karo, khususnya untuk tahun 2010, Jiwa Tarigan menyatakan, dalam APBD Karo belum ada tertampung biaya apapun terkait rumah dinas Wakil ketua DPRD Karo, namun untuk PAPBD tahun 2010 telah tertampung anggaran mobiler, peralatan dapur, elektronik berbobot dana berkisar Rp. 100.000.000. Namun karena keterbatasan waktu, bila hal ini tidak terlaksana secara maksimal dana itu dijadikan Silva,” ketus Jiwa.

Kepala Bagian Umum, Jiwa Tarigan saat itu menghubungi pihak PUD Karo, diduga bernama Suharta. Percakapan mereka via telepon terdengar berjanji akan meninjau ke lokasi rumah dinas yang terlantar. Pihaknya memerintahkan dua stafnya ke lokasi itu.

Di lokasi, tampak dua orang staf sekretariat DPRD Karo lagi mengukur jendela sambil menunggu kedatangan pihak PUD Karo diduga bernama Suharta, namun sampai pengukuran yang dianggap staf selesai, pihak PUD Karo tak kunjung tiba.

“Mungkin ada pengaruhnya karena kalian (wartawan) berada di sisni, “ujar salah seorang staf sekretariat. (ps) analisa

Putaran Kedua Pilkada Karo 21 Desember 2010

15 December 2010 by karo 1 Comment

Putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Karo dijadwalkan 21 Desember 2010 diikuti pasangan calon bupati Karo nomor 1, Siti Aminah Br Perangin-angin SE-Sumihar Sagala, SE dengan pasangan DR (HC) Kena Ukur Sinulingga-Terkelin Brahmana.

Jumlah pemilih 251.323 dengan 586 TPS seperti pelaksanaan Pemilukada putaran pertama, 27 Oktober 2010 silam.

Pemilukada Karo putaran kedua tidak ada pemutahiran pemilih. Seandainya masyarakat yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT), namun tidak memiliki kartu pemilih seperti semula-dapat memberikan hak suaranya dengan membawa KTP dengan berkoordinasi dengan petugas KPPS setempat.

Hal ini dikatakan Ketua KPU Karo, Benyamin Pinem, ST kepada wartawan, Sabtu (11/12) melalui telepon selulernya.

Kepada kedua pasangan calon bupati dapat melakukan pertajaman visi-misinya selama 3 hari, mulai tanggal 15 sampai 17 Desember 2010 mendatang dan kampanye bersama tidak ada lagi sebagaimana dilakukan kampanye memasuki putaran pertama Pilkada Karo 27 Oktober 2010 silam.

Logistik untuk melaksanakan Pemilukada putaran kedua, sudah disiapkan dari Medan dan secepatnya didistribusikan ke desa-desa di Tanah Karo.

“Sudah dilakukan rapat dengan tim kampanye kedua pasangan calon di kantor KPU. Masalah anggaran, sudah diusulkan Rp 2 miliar. Mudah-mudahan segera dapat terealisasi dan pelaksanaan Pemilukada putaran kedua ini dapat berjalan lancar, aman, jujur dan rahasia,” katanya.

Diharapkan, masyarakat dapat memberikan hak pilihnya dengan bijaksana dan tanpa pengaruh dari iming-iming pihak mana pun. Masyarakat diharapkan dengan bijak menentukan calon pemimpinnya 5 tahun ke depan untuk perbaikan dan pembangunan daerah dan masyarakat Karo yang lebih baik dan demokratis, harap Benyamin Pinem.

Kapolres Karo, AKBP Drs Ig Agung Prasetyoko SH, MH yang dikonfirmasi wartawan, Sabtu (11/12) mengatakan, pengamanan Pemilukada Karo putaran kedua, melakukan koordinasi dengan Kodim 0205/TK, Batalyon 125/Simbisa, Sub Den POM TNI Karo, Kesbang Linmas Pemda serta Ormas lainnya. Bila perlu, minta bantuan back-up Brimob Polda dan juga personil tambahan dalam PAM TPS dari Polres terdekat.

Selain itu, akan dilakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama serta melaksanakan bijak Kapolda tentang “police in vilag” (polisi desa= 1 desa 1 polisi-red). Hal ini juga dilakukan untuk menyambut hari Natal dan Tahun baru 2011 mendatang, ujar Kapolres. (ps) analisa