WMF Renovasi Rumah Adat Karo

World Monuments Fund (WMF), sebuah lembaga yang peduli terhadap kelestarian benda cagar budaya asal Amerika Serikat merenovasi sejumlah rumah adat masyarakat Karo yang terancam punah di Desa Lingga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Direktur Penelitian dan Pendidikan WMF Erica Avromi di Medan, Senin, mengatakan setiap dua tahun sekali pihaknya melakukan renovasi terhadap benda-benda cagar budaya yang terancam punah di berbagai negara di dunia.

Selama ini sedikitnya sudah lebih dari 600 benda cagar budaya atau situs yang mereka renovasi. Pengerjaan renovasi juga melibatkan pemerintah negara setempat dan lembaga peduli kelestarian cagar budaya dari masing-masing negara.

Untuk tahun ini pihaknya mencatat ada sekitar 76 benda cagar budaya yang mendapat kesempatan untuk direnovasi dari beberapa negara, salah satunya adalah benda-benda cagar budaya di Desa Lingga yang memang keberadaanya sudah terancam punah karena kurangnya perawatan.

Beberapa benda cagar budaya yang direnovasi di Desa Lingga yakni dua unit rumah adat, satu unit jambur (bangunan tempat berkumpul), dan satu unit geriten (tempat penyimpanan hasil panen).

Anggaran yang disiapkan untuk merenovasi keempat unit bangunan tersebut sebesar 62 ribu dollar AS dengan waktu pengerjaan selama empat bulan.

“Kami berharap dapat merekonstruksi bangunan-bangunan tersebut sesuai dengan bentuk aslinya. Untuk itu tentunya dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat sangat kami butuhkan,” katanya.

Wakil Ketua Badan Warisan Sumatera (BWS) Dr Asmyta Surbakti mengatakan usulan untuk merenovasi bangunan cagar budaya di Desa Lingga tersebut ke WM membutuhkan waktu lebih dari satu tahun setelah melalui beberapa kali penelitian.

“Kita bangga karena bangunan cagar budaya di Desa Lingga itu akhirnya bisa masuk dalam proyek renovasi WMF. Apalagi mereka langsung melibatkan arsitek dari Jerman yang selama ini juga telah berpartisipasi dalam pengerjaan renovasi banguan bersejarah lainnya di beberapa negara,” katanya. (antara sumut)

Logika Faktor Kontaminasi: Karo Bukan Batak

karo tempo dulu

Copy paste langsung dari kompasiana, bila mau tau lebih jauh baca komentar-komentar disana.

karo tempo dulu
Bahwa Suku Karo sudah ada sejak berabad-abad sebelum agama-agama masuk ke Karo. Karo juga memilki daerah yang luas dari daerah pingiran danau toba, ke utara daerah Karo saat ini, Langkat, Binjei, Medan hingga ke perbatasan Aceh dan juga ke timur dari bagian simalungun hingga ke deliserdang.

Karo itu dibagi menjadi KARO GUGUNG, dipegunungan, lalu KARO JAHE DELI SERDANG dan KARO JAHE LANGKAT, daerah langkat. Yang tersebar sedemikian rupa dengan bahasa yang sama tetapi logat yang berbeda.

Karo terkontaminasi oleh BATAK melalui gereja KARO Protestan yang berubah nama menjadi Gereja Batak Karo Protestan pada tahun 1941 dalam sebuah siding gereja. Pada saat itu ada gereja KARO yang tidak mau mengunakan istilah BATAK kedalam Gereja Karo sehingga mereka memisahkan diri dari GBKP dan membentuk gereja sendiri yang ada di Pematang Siantar saat ini.

Artinya bahwa orang KARO pada awalnya telah terpecah ada yang menerima kontaminasi batak, dan ada yang tidak menerima kontaminasi itu. Orang Karo yang berabad-abad tidak pernah menyebutkan dirinya batak, namun tiba-tiba menjadi batak saat itu. Ada yang memperkirakan karena kalahnya Belanda terhadap jerman, sementara gereja aliran dari Jerman mempengaruhi gereja KARO saat itu untuk mengunakan kata batak, padahal gereja Karo adalah aliaran CALVIN sedangkan gereja Jerman adalah Lutheran.

Tetapi kalau ditinjau dari teori lokasi dan perwakilan, maka saat itu Karo yang terkontaminasi menjadi batak didalam gereja GBKP adalah hanya segelintir orang saja. Orang Karo pada umumnya sulit untuk pindah agama, mereka telah memiliki agama awal yang sering disebut kepercayaan PEMENA. Artinya bahwa pada saat itu orang Karo yang terkontaminasi didalam batak adalah hanya orang Karo yang ada di GBKP sementara Karo yang PEMENA, HINDU, ISLAM dan sebagainya tidak mengaku mereka adalah batak. Karo adalah karo dan tanah Karo adalah Tanah Karo dan tidak pernah dipangil dengan tanah batak. Karena tanah batak itu diwakili oleh orang Tapanuli secara umum, yang batak itu adalah Tapanuli dan Karo tidak termasuk didalamnya.

GBKP semakin meningkat jumlahnya saat orang Karo dipaksa memeluk agama karena jaman PKI, selain menjadi Kristen, Katolik dan tentunya Islam. Pada dasarnya saat awal pembentukan GBKP, orang Karo yang jauh lebih banyak seperti di dataran deli dan langkat tidak tahu menahu mengenai karo yang terkontaminasi dengan nama batak dalam GBKP.

Logika kontaminasi lebih lanjut dapat dapat dilihat dari orang Karo yang berubah menjadi MELAYU, yang dipangil orang Maye-maye. Orang maye-maye ini berbahasa Karo tetapi tidak mau disebut sebagai orang Karo. Kelompok maya-maya ini adalah menjadi Karo melayu, mereka pada umumnya tidak lagi memakai merga tetapi kalau ditanya mereka akan mengatakan merganya. Ini dapat dikatakan orang KARO yang melarikan diri dan berubah menjadi kelompok melayu.

Jadi secara Logika dapat dikatakan Ada Karo, lalu ditempel atau dikontaminasi oleh kebatakkan menjadi Karo batak, tapi ada Karo yang melarikan diri menjadi Melayu jadilah dia maye-maye, ada karo yang tidak ditempel apa-apa jadilah dia KARO. Oleh karena itu pada dasarnya KARO adalah KARO dan jauh sebelum 1941 bahkan sejak abad 13 dan sebelumnya (naca tulisan sebelumnya hal LOGIKA ROHANI: KARO BUKAN BATAK) orang Karo tidak mengenal dan bukan bagaian dari Batak . Batak sendiri cendrung diberikan oleh orang ketiga yang tidak dengan benar mengenal siapa-siapa sesunguhnya suku-suku yanga ada di sumatera saat itu. Batak yang cendrung negative, tidak mewakili suku Karo yang sudah mengenal peradapan seperti yang dikenal dalam sejarah.

Dalam hal ini kita harus mengunakan logika dan berpikir ilmiah, terhadap ruang dan waktu dan pergerakan yang ada didalamnya bahwa KARO adalah KARO. Sebagian Karo telah terkontaminasi oleh batak menjadi Karo batak, sebagian mereka mengalihkan dirinya menjadi melayu maye-maye, namun masih lebih banyak orang KARO yang sama sekali tidak terkontaminasi dan tetap sebagai orang KARO adalah KARO.

Orang karo tidak terikat oleh darah tetapi kekerabatan, orang batak terikat secara darah, ini adalah salah satu falsafah yang sangat membedakan antara orang karo dan batak. Anda dapat menemikan orang karo dari model Mongolia sampai India, dengan bahasa yang berbeda dan kebiasaaan emosional juga berbeda dengan orang batak. Orang karo sendiri memilki banyak istilah untuk orang batak, karena memang memilki sifat-sifat yang berbeda. Banyak DATA dari sifat-sifat yang berbeda diantara KARO dan BATAK, sehingga sebenarnya sangat janggal untuk menyatukannya walaupun tentunya telah terjadi kontaminasi dari kekaroan itu sendiri. Dan tentunya telah terjadi kawin-mawin diantara mereka.

Penempatan Pejabat di Pemkab Karo Berdasarkan Kompetensi

Menanggapi sinyalemen yang berkembang tentang sejumlah uang untuk pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Karo dibantah keras oleh sejumlah pejabat yang kini menjabat. Tuduhan yang disampaikan merupakan upaya untuk merongrong wibawa bupati.
Hal tersebut disampaikan oleh beberapa Kepala Dinas yang ditemui wartawan, Jumat (1/5) di ruang kerja beberapa Kepala Dinas. Seperti yang disampaikan oleh dr Jansen Perangin-angin Kadis Kesehatan Kab Karo.

Dirinya mengaku bahwa tidak ada diminta oleh pihak manapun ketika diangkat sebagai Kadis Kesehatan.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh sejumlah pejabat yang telah dilantik dalam struktural Pemkab Karo, Seperti Ir Agustoni Tarigan Kadis Pertanian, Chandra Tarigan ST Kadis PUD , Robert Perangin angin SPdm MSi, dan lain-lain umumnya berasal dan dipromosi dari intern dinasnya.

Selain itu beberapa Camat yang ada di Karo yang baru dilantik beberapa waktu lalu menyatakan tidak ada menyetor sejumlah uang kepada oknum tertentu apalagi kepada Bupati.

Kepala Dinas Kominfo & PDE Karo Robert Perangin-angin kepada wartawan Jumat (1/6) di ruang kerjanya menegaskan bahwa Bupati Karo sesuai komitmennya dahulu bahwa keinginannya untuk mengabdi membangun Kabupaten Karo. Niat tulus untuk masyarakat Karo bahwa untuk urusan materi tidak akan meminta sepeserpun dari PNS untuk sebuah jabatan, dengan tujuan agar PNS yang diangkat dapat loyal dan kerja keras.

“Pengangkatan dalam jabatan diangkat berdasarkan kompetensi dan kemampuan serta telah melalui Badan Pertimbangan Jabatan. Jadi rumor yang beredar adalah tidak benar,” tegas Robert yang didampingi Kabag Humas Pemkab Karo Drs Jhonson Tarigan. (ps/analisa)

Ornamen Rumah Adat Karo

rumah adat karo

Rumah Adat Karo

Pada masyarakat Karo terdapat suatu rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga, yang penempatan jabu-nya didalam rumah tersebut diatur menurut ketentuan adat dan didalam rumah itu pun berlaku ketentuan adat, itulah yang disebut dengan rumah adat Karo. Rumah adat Karo ini berbeda dengan rumah adat suku lainnya dan kekhasan itulah yang mencirikan rumah adat Karo. Bentuknya sangat megah diberi tanduk. Proses pendirian sampai kehidupan dalam rumah adat itu diatur oleh adat Karo, dan karena itulah disebut rumah adat.

rumah adat karo

Si waluh jabu
Berdasarkan bentuk atap, rumah adat karo dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
a. Rumah sianjung-anjung
Rumah sianjung-anjung adalah rumah bermuka empat atau lebih, yang dapat juga terdiri atas sat atau dua tersek dan diberi bertanduk.
b. Rumah Mecu.
Rumah mecu adalah rumah yang bentuknya sederhana, bermuka dua mempunyai sepasang tanduk.
Sementara menurut binangun, rumah adat Karo pun dapat dibagi atas dua yaitu:
a. Rumah Sangka Manuk.
b. Rumah sangka manuk yaitu rumah yang binangunnya dibuat dari balok tindih-menindih.
c. Rumah Sendi.
Rumah sendi adalah rumah yang tiang rumahnya dibuat berdiri dan satu sama lain dihubungkan dengan balok-balok sehingga bangunan menjadi sendi dan kokoh. Dalam nyanyian rumah ini sering juga disebut Rumah Sendi Gading Kurungen Manik.
Rumah adat Karo didirikan berdasarkan arah kenjahe (hilir) dan kenjulu (hulu) sesuai aliran air pada suatu kampung.

depan rumah adat karo
(sumber photo ritaharahap@gmail.com)

Jabu dalam Rumah Adat

Rumah adat biasanya dihuni oleh empat atau delapan keluarga. Penempatan keluarga-keluarga itu dalam bagian rumah adat (jabu) dilakukan berdasarkan ketentuan adat Karo. Rumah adat secara garis besar dapat dibagi atas jabu jahe (hilir) dan jabu julu (hulu). Jabu jahe terbagi atas jabu bena kayu dan jabu lepar benana kayu. Demikian juga jabu kenjulu dibagi atas dua, yaitu jabu ujung kayu dan jabu rumah sendipar ujung kayu. Inilah yang sesungguhnya disebut sebagai jabu adat. Rumah-rumah adat empat ruang ini dahulunya terdapat di Kuta Buluh, Buah Raja, Lau Buluh, Limang, Perbesi, Peceren, Lingga, dan lain-lain.

Ada kalanya suatu rumah adat terdiri dari delapan ruang dan dihuni oleh delapan keluarga. Malahan kampung Munte ada rumah adat yang dihuni oleh enam belas keluarga. Dalam hal rumah adat dihuni oleh delapan keluarga, sementara dapuar dalam rumah adat hanya ada empat, masing-masing jabu dibagi dua, sehingga terjadilah jabu-jabu sedapuren bena kayu, sedapuren ujung kayu, sedapuren lepar bena kayu, dan jabu sedapuren lepar ujung kayu.

Adapun susunan jabu dan yang menempatinya adalah sebagai berikut:
1. Jabu Benana Kayu.
Terletak di jabu jahe. Kalau kita kerumah dari ture jahe, letaknya sebelah kiri. Jabu ini dihuni oleh para keturunen simantek kuta (golongan pendiri kampung) atau sembuyak-nya.
Fungsinya adalah sebagai pemimpin rumah adat.
2. Jabu ujung Kayu (anak beru).
jabu ini arahnya di arah kenjulu rumah adat. Kalau kita masuk kerumah adat dari pintu kenjulu, letaknya disebelah kiri atau diagonal dengan letak jabu benana kayu. Jabu ini ditempati oleh anak beru kuta atau anak beru dari jabu benana Kayu.
Fungsinya adalah sebagai juru bicara jabu bena kayu.
3. Jabu Lepar Benana Kayu
Jabu ini di arah kenjahe (hilir). Kalau kita kerumah dari pintu kenjahe letaknya disebelah kanan, Penghuni jabu ini adalah sembuyak dari jabu benana kayu.
Fungsinya untuk mendengarkan berita-berita yang terjadi diluar rumah dan menyampaikan hal itu kepada jabu benana kayu. Oleh karena itu, jabu ini disebut jabu sungkun berita (sumber informasi).
4. Jabu lepar ujung kayu (mangan-minem)
Letaknya dibagian kenjulu (hulu) rumah adat. Kalau kita masuk dari pintu kenjulu ke rumah adat, letaknya di sebelah kanan. Jabu ini ditempati oleh kalimbubu jabu benana kayu. Oleh karena itu, jabu ini disebut jabu si mangan-minem.
Keempat jabu inilah yang disebut dengan jabu adat, karena penempatannya harus sesuai dengan adat, demikian juga yang menempatinya ditentukan menurut adat. Akan tetapi, adakalanya juga rumah adat itu terdiri dari delpan atau enam belas jabu.
5. Jabu sedapuren benana kayu (peninggel-ninggel).
Jabu ini ditempati oleh anak beru menteri dari rumah si mantek kuta (jabu benana kayu), dan sering pula disebut jabu peninggel-ninggel. Dia ini adalah anak beru dari ujung kayu.
6. jabu sidapuren ujung kayu (rintenteng).
Ditempati oleh sembuyak dari ujung kayu, yang sering juga disebut jabu arinteneng. Tugasnya adalah untuk engkapuri belo, menyerahkan belo kinapur (persentabin) kepada tamu jabu benana kayu tersebut. Oleh karena itu, jabu ini disebut juga jabu arinteneng.
7. Jabu sedapuren lepar ujung kayu (bicara guru).
Dihuni oleh guru (dukun) atau tabib yang mengetahui berbagai pengobatan. Tugasnya mengobati anggota rumah yang sakit.
8. Jabu sedapuren lepar benana kayu
Dihuni oleh puang kalimbubu dari jabu benana kayu disebut juga jabu pendungi ranan. Karena biasanya dalam runggun adat Karo persetujuan terakhir diberikan oleh puang kalimbubu.
Sumber: Darwin Prinst (Adat Karo)

Karo Butuh Tambahan Lima Unit Damkar Baru

Sering kali kita merasa sepele atau menganggap biasa terhadap mobil pemadam kebakaran, disaat tidak ada kebakaran. Namun keadaan seketika berubah, ketika ada kebakaran. Kepanikan, cemas dan takut menyelimuti perasaan setiap mata yang memandang tat kala “sijago merah” melalap bangunan rumah penduduk dengan cepat tanpa kenal kompromi. Maka saat itu pikiran hanya satu, mobil pemadam kebakaran (Damkar) harus segera tiba di lokasi, tanpa memikirkan bagaimana kondisi dan kelayakan mobil pemadam kebakaran.

Demikian halnya, Kabupaten Karo, dari luas wilayah 2.127,25 Km2 atau 212.725 Ha, empat unit mobil pemadam kebakaran, satu diantaranya tidak dapat difungsikan, membuat kinerja Barisan Pencegah dan Pemadam Kebakaran (BP2K), tidak dapat maksimal dalam menaungi, wilayah dataran tinggi Karo.

Kondisi miris tersebut, menurut sejumlah pihak harus segera diatasi mengingat, beberapa tahun belakangan, frekwensi kebakaran melanda wilayah yang dikenal dengan wisata dan komoditi holtikulturanya itu, mengalami peningkatan dan menimbulkan kerugian materi cukup besar.

Kaban Kesbang, Pol dan Linmas Pemkab Karo, Drs Suang Karo-Karo, menjawab andalas, Senin (19/3) mengakui kekurangan armada tersebut. Namun demikian, pihaknya tetap berupaya maksimal. “Soal kekurangan armada bukan jadi alasan, yang jelas kita tetap berupaya semaksimal mungkin sesuai kondisi yang apa adanya,” ujarnya.

Dikatakan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pada tahun 2009, rata-rata kebakaran terjadi 2 kali dalam setiap bulan.

“Tahun 2010 dari data yang ada, terjadi peningkatan, yaitu 3 kali kebakaran per bulannya. Sementara di tahun 2011, juga terjadi 3 kali kebakaran dalam satu bulan. Kerugian materi yang ditaksir, dalam setiap peristiwa rata-rata antara Rp 500 hingga Rp 600 juta. Sedangkan tahun ini, hingga bulan Maret, telah terjadi 5 kejadian,” ungkap Suang.

Sesuai keterangan Kaban Kesbang, Pol dan Linmas pihaknya sejak tahun 2007 lalu, telah mengusulkan kebutuhan tambahan Damkar serta peralatannya. Namun hingga saat ini belum terealisasi. Namun sesuai keterangan, Suang, Tahun 2012 ini, Pemkab Karo kembali mengajukan permohonan bantuan selang dan pompa air.

“Tahun 2007 usulan telah kita ajukan ke Pemerintah Pusat, melalui Menko Kesra dan Mendagri, karena ketika itu belum ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Semoga tahun ini kita memperoleh bantuan selang dan pompa. Karena selang yang dipakai saat ini merupakan bantuan tahun 2008 lalu, dan kondisinya sudah memprihatinkan,” kata Suang.(RTA/Andalas)

Tanah Karo Minim Mobil Pemadam Kebakaran

Minimnya jumlah mobil pemadam kebakaran (Damkar) dianggap menjadi penyebab tak maksimaknya kinerja Barisan Pencegah dan Pemadam Kebakaran (BP2K) Pemkab Karo. Pasalnya, dengan luas wilayah 2.127,25 Km persegi atau 212.725 hektar, dilayani oleh empat unit mobil damkar. Itupun satu unit di antaranya dalam kondisi rusak.

Dengan kondisi ini, sejumlah pihak mendesak agar Pemkab Karo segera menambah armada damkar, mengingat belakangan ini frekwensi peristiwa kebakaran semakin meningkat dan menimbulkan kerugian materi yang cukup besar.

Kaban Kesbangpol dan Linmas Pemkab Karo Drs Suang Karokaro ketika dihubungi Sumut Pos Minggu (18/3), menjelaskan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pada 2009, rata-rata kebakaran terjadi dua kali setiap bulan.

“Dari data yang ada, pada 2010, terjadi peningkatan, yaitu tiga kali kebakaran per bulan. Sementara di 2011, juga terjadi tiga kali kebakaran dalam satu bulan. Kerugian materi yang ditaksir, dalam setiap peristiwa rata-rata antara Rp500 juta hingga Rp600 juta. Sedangkan tahun ini, hingga Maret, telah terjadi lima kejadian,” papar Suang.

Sesuai keterangan Suang Karokaro, sejak 2007 lalu, pihaknya telah mengusulkan penambahan mobil Damkar serta peralatannya. Namun hingga saat ini belum terealisasi. Meski begitu, di 2012 ini, Pemkab Karo kembali mengajukan permohonan bantuan selang dan pompa air.

“Semoga tahun ini kita memperoleh bantuan selang dan pompa. Karena selang yang dipakai saat ini merupakan bantuan pada 2008 lalu, dan kondisinya sudah memprihatinkan,” kata Suang.

Lebih lanjut ia mengatakan, pada 2013 mendatang, Pemkab Karo rencananya akan mengusulkan kembali permintaan lima unit Damkar baru dan satu mobil tangga. Mengingat kondisi wilayah Kabupaten Karo yang luas, jika terealisai maka masing-masing satu unit Damkar, akan diposisikan di Kecamatan Berastagi, Lau Baleng, Tiga Binanga, Tiga Nderket, dan di Pos Kabanjahe.

“Kita harapkan Pemerintah Pusat membantu. Karena hanya dengan tiga unit Damkar yang diopersikan, maka sudah dapat dipastikan tidak akan maksimal menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Karo. Karenanya di APBD 2013 nanti, kita usulkan dana sharing pembelian Damkar dan kelengkapannya. Kita tidak ingin ada korban jiwa akibat kebakaran ini,” beber Suang.

Dari data sementara yang ada di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Barisan Pencegah dan Pemadam Kebakaran (BP2K) Kabupaten Karo, dari Januari 2009 hingga Maret 2012 tercatat tiga korban meninggal akibat kebakaran. Ketiga korban tewas itu terjadi pada 2011 lalu.(wan/sumutpos)