KABANJAHE – Dana Sembiring Meliala ,(54), salah seorang petani jeruk di Kabanjahe, mengaku tidak sependapat dengan pemasangan jaring atau kelambu untuk mengatasi serangan hama lalat buah, sebagaimana sekarang ini sudah banyak dilakukan petani jeruk di Karo.
“Pemasangan jaring akan berdampak kepada sistim simbiosa antara hama dengan jeruk. Sudah pasti, pemasangan jaring akan mengurangi pembuahan jeruk,” ujar petani yang memiliki kebun jeruk seluas 3 ha di Desa Lau Simomo, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, saat ditemui di kebunnya.
Menurutnya, salah satu solusi mengatasi hama lalat buah dengan berganti jenis pestisida yang akan disemprotkan maupun memperbanyak volume penyemprotan menjelang musim pembuahan. Antisipasi dini harus dilakukan.
“Bahkan cara-cara yang tradisional jauh lebih efektif, seperti membakar belerang diwaktu-waktu tertentu,” katanya.
Diakuinya, dampak hama lalat buah sangat dahsyat mempengaruhi hasil panen. Misalnya, jika buah yang siap panen sekitar 10 ton, dengan asumsi harga Rp 5000 per kg, maka akan menghasilkan Rp 50 juta. Akibat serangan hama tersebut, bisa-bisa panen hanya sekitar 4-5 ton.
“Kerugian dalam kasus ini bisa mencapai Rp 30 juta. Lebih 50 persen dari pendapatan yang seharusnya diterima. Inilah contoh kecil efek dahsyat dari serangan hama lalat buah,” tukasnya.
Sebelumnya, Kadis Pertanian Pemkab Karo, Nomi Br Sinuhaji, menyebutkan upaya penanggulangan hama lalat buah, sudah banyak yang dilakukan pihaknya. Seperti penyemprotan petrogenol secara serentak yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat di Desa Raya, Kecamatan Berastagi.
“Penyemprotan petrogenol bukan tidak memiliki kelemahan seperti kesadaran dari pihak petani, yang kadang agak sulit mengarahkannya, disamping biayanya juga cukup mahal,” katanya.
Disebutkannya, setahun belakangan untuk menanggulangi hama lalat buah, petani jeruk sudah melakukan penanggulangan alternatif, yaitu dengan memasang jaring setinggi enam sampai delapan meter disekeliling kebun tanaman jeruk, tetapi hasilnya belum diketahui secara pasti.
“Apakah efektif atau tidak menangkal hama yang menakutkan tersebut, Dinas Pertanian kini tengah melakukan penelitian akan hal itu,” pungkas Nomi. waspada
Kesuksesan TMMD Bila Kerjasama TNI-Polri dan Masyarakat
Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), selain terwujudnya kerjasama pemerintah dengan TNI, juga wujud kebersamaan TNI dengan masyarakat dalam membangun infrastruktur dan sarana prasarana masyarakat desa yang terisolir dan terabaikan.
Walaupun wujud TMD pokok utamanya dalam pembangunan fisik berupa infrastruktur, MCK, rumah-rumah ibadah, lost desa dan sebagainya, tetapi suksesnya pelaksanaan TMMD didukung terwujudnya pembangunan non-fisik-yaitu, bila ada kerjasama dan dukungan Polri dan masyarakat.
Hal ini dikatakan Pangdam I/BB, Mayjen TNI Leonardus JP Siegers SIP kepada wartawan saat meninjau pelaksanaan TMMD ke 86, Rabu (1/6) di Desa Tiga Sempat Kecamatan Juhar, Karo.
Dikatakan, TMMD 2011 secara serentak dilakukan di 61 wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Suksesnya TMMD ini, tidak semata diukur dengan pembangunan fisik di lapangan. Tapi sepenuhnya didukung pembangunan non fisik bersama Polri dan masyarakat serta elemen masyarakat lainnya.
Suksesnya kemanunggalan TNI bersama masyarakat, atas kerjasama Dandim atau Danyon yang dipercayakan menjadi pemimpin di daerah-daerah dari perwira-perwira terbaik dan pilihan,”ujar Pangdam didampingi Aster, Kazidam, Kapendam, Wa Asops Kasdam I.
Sebelum meninjau lokasi TMMD, Pandam I/BB dan Kasdim 0205/TK, Mayor Inf Simon Sembiring membuka TMMD ke 86 secara resmi di halaman SMPN 2 Juhar.
Kasad Jenderal TNI George Toisutta dalam amanatnya dibacakan Pangdam mengatakan, kegiatan TMMD merupakan program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementrian dan pemerintahan daerah serta segenap lapisan masyarakat.
Bantu Pemerintah
Program TMMD dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam upaya memberdayakan wilayah pertahanan, meningkatan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh serta dalam menghadapi hakekat ancaman yang ada.
Program TMMD melibatkan berbagai instansi dan komponen masyarakat, diharapkan dapat membantu mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan.
Sedang sasaran kegiatan non, diarahkan untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam membangun daerahnya menuju kehidupan sosial masyarakat yang lebih maju, sejahtera dan mandiri.
Hal ini sejalan dengan tema TMMD yaitu”Melalui Manunggal Membangun Desa, kita tingkatkan sinergisitas dan integritas lintas sektoral dalam meningkatkan akselerasi pembangunan dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan dalam mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh guna keutuhan NKRI,”ujar Pangdam.
Bupati Karo dan Ketua DPRD Karo serta tokoh masyarakat Desa Pernantin, Tabonal Ginting menyatakan, terima kasih atas perhatian TNI, khususnya Pangdam I/BB berkenan mewujudkan program TMMD meliputi Desa Tiga Sempat, Pernantin dan Desa Buluh Pancur Kecamatan Juhar. Pelaksanaan TMMD diharapkan dapat membangun perekonomian masyarakat dengan terbukanya sarana infrastruktur melintasi lahan-lahan tidur. (ps)
Analisa
Honor Belum Dibayar, Kepdes dan Kepling Datangi DPRD Karo
Sejumlah Kepala Desa dan Kepala Lingkungan di Kabupaten Karo datangi gedung DPRD di Jalan Veteran Kabanjahe mempertayakan honor mereka yang belum dibayar, Senin (30/5).
Para kepala desa dan kepala lingkungan yang mengadakan aksi damai itu, diterima Ketua DPRD Karo Siti Aminah Br Perangin-angin SE dan diarahkan untuk mendengar aspirasi mereka di ruang sidang paripurna DPRD.
Di ruang paripurna,para kepala desa dan Kepling mempertayakan tentang honor yang belum dibayar sejak Januari sampai dengan Mei 2011.
Mengangapi tuntutan kepala desa dan Kepling, Ketua DPRD Karo didampingi Wakil Ketua Ferianta Purba SE dan Onasis Sitepu menjelaskan, anggaran itu terlah direalisasikan tapi belum ada jawaban dari Bupati Karo.
Dijelaskan, dana-dana penambahan termasuk honor kepala desa dan Kepling telah disyahkan pada Rapat Paripurna dan Badan Musyawarah (Bamus) sebulan lalu. “Entah kenapa belum direalisasikan kepada para kepala desa dan Kepling, kami juga belum tau pasti,” tegasnya di hadapan kepala desa dan Kepling.
Salah seorang Kepala Lingkugan dari Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe Gelora Tarigan SH menanggapi pernyataan Siti Aminah menyatakan, kepala desa dan Kepling ujung tombak dari tingkat pemerintahan. Padahal, gaji tidak seberapa, tetapi itupun masih ada kendala dan hal ini juga pernah didiskusikan dengan para Camat tapi belum ada realisasinya. Menangapi pernyataan Gelora Tarigan mewakili Kepdes dan Kepling, Ketua DPRD Karo menyarankan, supaya prihal ini segera ditanyakan kepada Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Karo Ferianta Purba SE dari Fraksi Partai Golkar menyarankan agar permasalahan ini dipertanyakan kepada bupati, sebab di kantor DPRD sudah disahkan. “Kepdes dan Kepling agar segera mendatangi dan mempertayakan kepada bupati, karena setiap tahapan APBD yang disahkan DPRD Karo hanya semata untuk kepentingan rakyat,”ujarnya sembari memperlihatkan bukti surat tanda pengesahan dana-dana pendahuluan. (ps)
Kepala Balitbang Pertanian Dr Ir Haryono MSc: Pakpak Bharat dan Karo Jadi Model Laboratorium Penelitian
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Dr Ir Haryono MSc mengatakan Kabupaten Phak Phak Barat dan Karo akan dijadikan model laboratorium penelitian Balitbang Pertanian.
“Setelah saya berbicara langsung dengan Bupati Pakpak Bharat dan Bupati Karo, terungkap bahwa mereka benar-benar punya keinginan untuk memajukan daerahnya terutama sektor pertanian. Mereka sadar bahwa untuk memajukan sektor pertanian butuh teknologi. Karena itu kami dari Balitbang Pertanian Kementerian Pertanian merasa tertantang,” ujarnya kepada wartawan di Restoran Lembur Kuring Jalan T Amir Hamzah, Sabtu (28/5).
Saat bertemu dengan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu dan Bupati Kato Kena Ukur Surbakti, Kepala Balitang Pertanian itu didampingi Kepala Pusat Litbang Tanaman Pangan Dr Hasil Sembiring, Kepala Pusat Litbang Hortikultura Dr Yusdar, Kepala Balai Nesar Penelitian Veteriner Dr Hardiman, Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Dr Asrtu Unadi, Kepala Bapai Besar Litbang Pasca Panen Dr Rudy Tjahjohutomo, Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Dr Agung Hendriardi, Kepala BPTP Sumut Didik Harnowo dan lainnya.
Menurut Haryono, pihaknya mulai saat ini akan melakukan penelitian di dua daerah tersebut dan yang sesuai dengan kebutuhan daerah akan coba diterapkan. “Maka kami sebut akan dijadikan model laboratorium penelitian,” ujarnya.
Mengenai empat produk unggulan Kabupaten Pakpak Bharat, gambir, nilam, nenas dan kopi, Haryono mengatakan, empat komoditas itu bukan unggulan Badan Litbang Pertanian. “Meski bukan unggulan, tapi komoditas itu termasuk yang akan kami teliti. Karena itu unggulan Pakpak Bharat maka khusus di daerah ini akan menjadi prioritas penelitian,” ujarnya.
1 juta gambur
Sementara Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu didampingi Asisten II Ir Sustra Ginting MSi dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Ir Mukhtar AW menjelaskan, kabupatennya memang memiliki empat komoditas unggulan yang akan dikembangkan yaitu, gambir, nenas, kopi dan nilam.
“Khusus di tahun 2011 saja pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk program ‘1 Juta Gambir’,” ungkapnya.
Selama ini kata Remigo, gambir telah ditanam secara turun temurun di daerahnya namun sama sekali belum tersentuh teknologi. Maka keberadaan Badan Litbang Pertanian diharapkan mampu memberikan sentuhan teknologi mulai dari pembibitan, pemeliharaan hingga pasca panen.
Di samping itu lanjutnya, mereka juga telah menyiapkan tata niaga termasuk mendirikan BUMD untuk menampung hasil panen. “Dengan demikian harga gambir akan tetap stabil sehingga pendapatan masyarakay bisa meningkat,” ujarnya.
Sementara Bupati Karo Kena Ukur Surbakti lebih mengeluhkan masalah ketersediaan pupuk. Karena itu ia berharap agar Badan Litbang mampu memberikan tekmologi pembuatan pupuk kompos bagi masyarakat. (rrs) analisa
299 Siswa SMP Sederajat di Sumut Tidak Lulus
Sebanyak 299 atau 0,12 persen dari 244.418 siswa sekolah menengah pertama sederajat di Provinsi Sumatera Utara tidak lulus ujian nasional tahun pelajaran 2010/2011.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Drs Syaiful Syafri, di ruang kerjanya Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 1-D Medan, Jumat (3/5). Untuk Sumut, ucapnya hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs, SMP Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011 tingkat kelulusan mencapai 99,88 persen dari jumlah siswa 244.418 siswa.
“Dengan demikian jumlah siswa SMP sederajat di Sumut yang lulus UN sebanyak 244.119 orang dan tidak lulus 299 siswa atau 0,12 persen. Tingkat ketidaklulusan siswa SMP di Sumut ini masih diatas persentase nasional yakni 0,55 persen,” katanya.
Secara rinci ia menjelaskan, hasil UN Tahun Pelajaran 2010/2011 untuk SMP/MTs/SMP Luar Biasa di Sumut yakni, SMP jumlah peserta 194.254, yang lulus sebanyak 194.032 atau sebanyak 99,89 persen dan yang tidak lulus sebanyak 220 siswa.
SMP Terbuka yang diikuti sebanyak 1.039 peserta, siswa yang lulus sebanyak 1.023 atau 98,46 persen dan yang tidak lulus 16 siswa. SMP Luar Biasa jumlah peserta sembilan orang dan seluruhnya lulus, sementara untuk MTs, siswa yang lulus sebanyak 49.053 dari 49.116 peserta atau 99,87 persen dan yang tidak lulus 63 siswa.
Ia juga menjelaskan, untuk tingkat SMP yang memperoleh jumlah rata-rata nilai UN tertinggi dengan rata-rata nilai UN Bahasa Indonesia 8,50, Bahasa Inggris 9,42, Matematika 9,43 dan IPA 8,95 dengan total nilai 36,30 di raih SMP Swasta Karya Agung Binjai.
Rangking kedua diraih SMP Swasta Metodist Tebing Tinggi dengan rata-rata nilai UN Bahasa Indonesia 8,69, Bahasa Inggris 9,16 dan Matematika 9,21 serta IPA 9,19 dengan total nilai 36,25.
Rangking ketiga ditempati SMP Swasta Syafiatul Amaliyah Medan dengan rata-rata nilai Bahasa Indonesia 8,83, Bahasa Inggris 9,01, Matematika 9,01 dan IPA 9,17 dengan total nilai 36.02.
Sementara untuk tingkat MTs, rangking pertama diraih Mts Swasta Miftahul Jannah Binjai dengan rata-rata nilai Bahasa Indonesia 9,55 Bahasa Inggris 9,35, matematika 9,20 dan IPA 9,10 dengan jumlah total 37,20.
Rangking kedua diraih MTs Swasta Al Mushlihin Binjai dengan rata-rata nilai Bahasa Indonesia 9,38 bahasa Inggris 9,10,Matematika 9,11 dan IPA 9,32 dengan jumlah total nilai 36,91.
Rangking ketika diraih MTs Swasta Zending Islam Indonesia Medan dengan rata-rata nilai Bahasa Indonesia 8,98 Bahasa Inggris 9,52, Matematika 9,26 dan IPA 8,98 dengan jumlah total nilai 36,74.
Menurut dia, tingginya persentase kelulusan siswa SMP sederajat di Sumut tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah dengan DPRD, PGRI, Dewan Pendidikan, BMPS, PGSI, kepolisian para guru, siswa dan orang tua serta seluruh masyarakat, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
Peningkatan kelulusan tersebut juga menunjukan bahwa upaya Pemprov Sumut dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah itu semakin baik dari sebelumnya.
“Kami juga berharap tahun 2011/2012 peningkatan kelulusan UN di Sumut lebih baik lagi dari yang diraih saat ini, dan terima kasih kepada seluruh komponen pendidikan yang telah bekerjasama membangun pendidikan,” katanya.
MTs
Sementara Kepala Kementerian Agama Sumut melalui Kepala Bidang Mapenda, Drs. H. Yulizar M.Ag di Asrama Haji Medan mengungkapkan, jumlah siswa MTs yang tidak lulus tahun ini menurun 1,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau tahun 2009/2010 sebanyak 950 peserta tidak lulus dari jumlah keseluruhan sebanyak 48.868 orang atau sebanyak 1,94 persen,” ucapnya.
Disampaikan Kabid Mapenda yang didampingi Kasubbag Hukmas dan KUB Kemenagsu, Drs. Khairul Syam, 16 kabupaten/kota berhasil meraih kelulusan 100 persen. Daerah tersebut, yaitu Kota Pematang Siantar, Binjai Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Sibolga, Gunung Sitoli, Karo, Dairi, Tobasa, Humbahas, Pakpak Bharat, Nias Selatan Palas, Nias Utara dan Nias Barat.
Untuk perolehan nilai rata-rata tertinggi, jelasnya berhasil diraih Niswa Dewi Apriliani dari MTs Swasta Islamiyah GUPI Medan dengan nilai 38,40, disusul Juliani Ginting dari MTs Swasta Al Muslihin Binjai dengan nilai 38,10 dan Anita dari MTs Swasta Al Azhar Medan.
Sedangkan dari perolehan nilai rata-rata, jelas Yulizar, Sumut berada di peringkat kedua dengan nilai rata-rata 8,04. Sedangkan peringkat pertama Bali dengan nilai 8,16 dan Jawa Timur di posisi ketiga dengan nilai 7,86 dan Sumatera Selatan di tempat keempat dengan nilai 7,84.
Lebih lanjut Kabid Mapenda menyampaikan, bahwa sebanyak tujuh siswa berhasil diterima di MAN Insan Cendikia Gorontalo dan di Serpong. Ketujuh siswa itu, ungkapya empat berasal dari MTs Negeri Panyabungan dan 3 dari MTs Negeri Rantauprapat.
Keberhasilan ini merupakan prestasi cukup menggembirakan, karena pada tahun sebelumnya hanya seorang siswa yang berhasil lolos MAN tersebut, terang Yulizar dan menambahkan pemerintah juga berencana akan membangun MAN Insan Cendikia tersebut di Sumatera Utara.
Medan
Kadis Pendidikan Kota Medan, Drs Hasan Basri, MM menjelaskan, sebanyak 101 pelajar SMP kota Medan tidak lulus ujian nasional (UN).Tapi secara hukum kelulusan mencapai 99,76 persen.
“Jumlah peserta SMP dan MTs yang ikut UN 41846 orang, tidak lulus 101 orang atau 0,24 persen,”katanya kepada wartawan di Medan, Jumat (3/6). Hasan merincikan, jumlah peserta UN SMP, 37308 tidak lulus 89 orang atau 0,24 persen. Pelajar MTs yang ikut UN 4383, yang tidak lulus 10 orang atau 0,23 persen. SMP Terbuka peserta 155 orang, tidak lulus 2 orang atau 1,29 persen.
Menurutnya, berdasarkan ranking perorangan Kota Medan menduduki peringkat 2 dari SMP Syafiatul Amaliyah. Sementara 10 besar terbaik nilai UN yakni SMP Syafiatul Amaliyah, SMP Methodis 10 Belawan, SMP TPI 4, SMP YPMA, SMP Muhammadiyah 5, SMP Budi Sunggal, SMP Darul Aman, SMP Pembangunan Nasional, SMP N 1 MEdan, SMP Prime One School.
Saat ditanya sejumlah sekolah yang siswanya banyak tidak lulus seperti pernah disampaikan Dinas Pendidikan pada pengumuman UN SMA/SMK. Hasan mengatakan hal itu tidak akan mengumumkannya.
“Pengumuman kelulusan baru akan dilakukan ketika sekolah sudah mengu mumkan hasilnya kepada anak-anak. Kita tunggu saja besok (hari ini-red),” kata Hasan. Dia mengimbau kepada orangtua, khususnya kepada anak didik agar bersabar. Jika tidak lulus tentunya harus mengulang tahun depan. Kepada sekolah diminta untuk mengumumkan secara serentak yakni pukul 15.00 WIB. (rmd/maf)
sumber
Benteng Putri Hijau Diruntuhkan, Sejarahwan Akan Class Action
Kalangan sejarahwan memprotes keras tindakan pengembang yang membuldozer kawasan Benteng Putri Hijau Delitua rata dengan tanah.
Kami akan segera melakukan class action dan akan melaporkan Bupati Deli Serdang ke polisi karena secara nyata telah melanggar UU Nomor 11 tentang Cagar Budaya.
“Terkait persoalan ini, beberapa pengacara telah menyampaikan kesediaannya untuk membantu,”kata Kepala Pussis-Unimed Dr. Phil Ichwan Azhari kepada wartawan di Medan, Kamis (2/6).
Dijelaskan Ichwan, Pussis-Unimed pada tanggal 1 Juni 2011 mengunjungi Benteng Putri Hijau bersama Dr. Edward McKinnon (arkeolog Inggris konsultan arkeologi Pussis-Unimed).
Dari peninjauan itu, tampak bahwa badan benteng di dusun 11 desa Delitua telah diratakan dengan buldozer. Ditempat yang diratakan tersebut terdapat gundukan batu dan pasir yang akan digunakan dalam rangka membangun perumahan.
Juga patok-patok untuk batas untuk pendirian rumah telah ditancapkan. Badan benteng yang diratakan tersebut sepanjang 150-200 meter disebelah selatan dusun 11dan sebelah utara telah diratakan dengan lahan persawahan.
Padahal, terang Ichwan Azhari yang didampingi peneliti Pussis-Unimed Erron Damanik benteng ini merupakan pertahanan militer yang memanfaatkan kontur tanah dengan kearifan lokal masyarakat Aru pada abad ke-16-17 Masehi.
Pemkab Tidak Serius
Menurut Ichwan Azhari, tindakan pengembang juga menunjukkan ketidakseriusan Pemkab Deli Serdang dalam pelestarian dan penyelamatan Situs Sejarah yang sangat penting terutama bagi orang Melayu dan Karo tersebut.
Patut dipertanyakan juga, mengapa izin mendirikan bangunan di situs sejarah kembali dikeluarkan oleh Pemkab Deli Serdang yang berdasarkan hasil penelitian, situs tersebut sudah jelas-jelas dinyatakan sebagai situs sejarah yang wajib dilindungi.
Anehnya lagi, ungkap Ichwan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Deli Serdang yang menggagas penelitian 2 tahun silam dan jelas sekali mengetahui bahwa Benteng Putri Hijau Delitua adalah situs sejarah yang wajib dilindungi.
“Mereka pasti mengetahui bahwa Benteng Putri Hijau telah dinyatakan sebagai situs sejarah dan laporan penelitian ada pada mereka,” imbuhnya.
Fakta menyakitkan ini, tegasnya menunjukkan ketidakseriusan Pemkab Deli Serdang yang menerbitkan izin pembangunan perumahan diatas lahan situs tersebut.
Jelas sekali tidak ada kordinasi antar instansi dan antar dinas di Deli Serdang terbukti dengan keluarnya izin mendirikan rumah di lahan situs yang jelas sekali bertentangan dengan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ujar Ichwan.
Pengrusakan terhadap situs sejarah ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap perlindungan kawasan-kawasan yang penting untuk dilindungi. Jika memang pemerintah menaruh apresiasi terhadap penyelamatan situs, maka pembuldozeran kembali situs Benteng Putri Hijau tidak perlu terjadi lagi, kata Ichwan.
Sementara itu, Edward McKinnon yang juga turut serta dalam rombongan tersebut memperlihatkan kekecewaannya terhadap benteng yang lagi-lagi harus menerima perlakukan tidak manusiawi itu. ‘Mengapa benteng yang begitu memiliki nilai sejarah ini harus di buldozer?’, ucap Mc Kinnon bertanya.
Arkeolog berkebangsaan Inggris itu mengemukakan bahwa hasil penelitian sudah jelas merekomendasikan bahwa Benteng Putri Hijau wajib dilindungi, dan pengrusakan terhadap benteng ini memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia khususnya Deli Serdang menunjukkan perhatian minim terhadap pelestarian situs sejarah. “Ini akan membuat citra pemerintah semakin jelek” ucap Mc Kinnon.
Sebagaimana diketahui bahwa, McKinnon merupakan arkeolog yang pertama sekali meneliti tentang Benteng Putri Hijau dan diikuti kemudian oleh John Norman Miksic pada tahun 190-an. (rmd)