Portal Berita Karo

media komunikasi Taneh Karo, sejarah budaya Karo.

Seorang Buruh Dihajar Massa Hingga Babak Belur di Kabanjahe karena Coba Perkosa Dua Bocah

by Leave a Comment

Seorang pria berinisial D (23) warga Desa Simpang Rumah Kabanjahe dihajar massa hingga bebak belur, karena mencoba memperkosa dua orang bocah sebut saja namanya Mawar (7) dan Melati di kediamannya, Minggu (31/10) petang. Atas kasus itu, warga selanjutnya menyerahkan tersangka yang sehar-harinya bekerja sebagai buruh panglong ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut.

Menurut saksi mata, peristiwa itu berawal, saat kedua korban tengah bermain-main di panglong tempat tersangka bekerja. Lantas Mawar dan Melati dibujuk untuk bermain-main, dan kedua korban menerima ajakan dari tersangka. Di kediaman D, tersangka mencoba mencabuli Mawar. Beruntung bagi kedua perempuan bocah itu, D tidak sempat merenggut mahkota kedua bocah perempuan itu, karena salah seorang di antaranya, Mawar meronta dan berhasil lolos dari sekapan tersangka. Mawar berlari ketakutan menuju rumahnya dan segera melaporkan kejadian yang dialaminya bersama Melati (8) kepada ibundanya yang tengah hamil tua.

Dengan wajah pucat dan menangis, Mawar menceritakan Melati diciumi buruh panglong di gudang di dekat rumah korban. Mendengar ceritera anaknya itu, ibu Mawar segera berteriak keluar rumah sambil berlari menuju gudang yang disebut sehingga mengundang perhatian warga. Melihat hal itu, warga di sekitar itupun berhamburan ke luar rumah berlari mendekati ibu korban dan menanyakan peristiwa apa yang sedang terjadi sehingga ibu yang tengah hamil tua itu berlari sambil berteriak.

Mendengar penjelasan dari ibu korban, warga langsung mengejar pelaku yang sudah sempat berusaha meloloskan diri dari kepungan. Sial bagi pelaku percobaan perkosaan itu, tak sempat jauh lari, dia keburu ketangkap warga, sehingga amarah warga tak terhindarkan lagi dan menghajarnya hingga babak belur. Usai massa menghakiminya, tersangka selanjutnya diserahkan ke Polres Karo untuk diproses lebih lanjut.

Ketika hal itu dikonfirmasi ke Kapolres Karo melalui Kasat Reskrim AKP Lukmin Siregar, Minggu (31/10) petang membenarkan adanya peristiwa itu. “Kasus tersebut masih ditangani aparat kepolisian,” ujarnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Karo. (sib)

Seribuan Masyarakat Karo Datangi PPK Kabanjahe Desak Pilkada Ulang

by Leave a Comment

demo pilkada karoPemilukada Kabupaten Karo terus bergejolak. Kali ini, seribuan masyarakat Karo mengatasnamakan rakyat pro demokrasi kembali menggelar demo ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kabanjahe, Minggu (31/10) untuk mendesak Pilkada Kabupaten Karo diulang dan hentikan perhitungan suara. Karena banyaknya temuan pelanggaran, di antaranya money politics, pencoblos yang menggunakan hak suaranya beberapa kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di hampir seluruh kecamatan se-Kabupaten Karo.

Para pengunjuk rasa juga menuding KPU berkonspirasi melakukan money politics untuk memenangkan salah satu calon Bupati Karo dalam Pemilukada Karo 2010.

Massa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Karo dengan mengendarai berbagai jenis angkutan tiba di kantor PPK Kecamatan Kabanjahe yang seatap dengan Kantor Camat Kabanjahe sekitar pukul 9.30 WIB.

Massa meneriakkan yel-yel, Pilkada di Kabupaten Karo diulang dan hentikan perhitungan suara termasuk sejumlah poster bertuliskan di antaranya “KPU Kotor, Tanah Karo Hancur Oleh Pemimpin Kotor, KPU Karo Amburadul, Pilkada Harus Ulang. Konsiprasi Money Politics, Manipulasi Suara dan Pilkada Karo Curang, KPU Dracula, Panwas Impoten” dan lainnya.

“Hentikan perhitungan suara. Sebab hari ini, hari Minggu, adalah hari libur dan hari suci bagi umat Kristiani untuk melakukan ibadah. Tidak ada kegiatan di kantor-kantor di seluruh Indonesia. Ini sudah sama melanggar sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu hentikan penghitungan suara di PPK Kecamatan Kabanjahe,” ungkap pengunjuk rasa.

Melalui sejumlah juru bicara, disampaikan kepada mahasiswa yang berada di Karo maupun yang kuliah di Medan agar merapatkan barisan mendukung gerakan pro demokrasi di Tanah Karo. “Pilkada Karo ditemukan banyak kecurangan, untuk itu diharapkan agar mahasiswa tampil di barisan depan melawan ketidakbecusan penyelenggaraan Pemilukada di daerah ini. Karena hal itu, dikhawatirkan berdampak matinya demokrasi di daerah ini,” ujar pengunjuk rasa.

Pengunjuk rasa mencoba menerobos memasuki kantor PPK Kecamatan Kabanjahe untuk menghentikan perhitungan suara, namun mendapat pengawalan ketat yang berlapis-lapis dari aparat kepolisian sehingga aksi saling dorong terjadi di antara mereka. Berkat kesigapan petugas, bentrok fisik dapat dihindari, namun seorang pengunjuk rasa, Hery Ketaren warga Desa Suka Kecamatan Tigapanah mengalami luka di bagian kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapat 10 jahitan.

Suasana semakin memanas, saat aparat kepolisian meminta perwakilan pengunjuk rasa sepuluh orang untuk bertemu dengan Ketua PPK Kecamatan Kabanjahe, Tenang Ginting. Menyahuti anjuran pihak aparat kepolisian, tiga orang perwakilan langsung menuju lokasi perhitungan suara. Selanjutnya, massa kembali meminta seratus orang perwakilannya menyaksikan perhitungan suara, namun hal itu hanya diizinkan sepuluh orang memasuki perhitungan suara.

Di dalam ruangan, Ketua PPK Kecamatan Kabanjahe Tenang Ginting dengan tegas mengatakan hanya yang punya mandat saksi berhak memasuki ruangan. Mendengar ucapan itu, spontan perwakilan yang berjumlah sepuluh orang itu memprotes dan meninggalkan ruangan. Saat itu juga massa berjumlah banyak langsung menerobos barisan pagar betis aparat kepolisian yang bertugas di pintu masuk kantor itu.

Di luar ruangan di pintu masuk gedung PPK, aksi dorong kembali terjadi berulang kali, namun hal itu tidak membuat petugas mengendorkan pengamanannya. Barisan pengamanan terus ditambah dengan mendatangkan puluhan personil Brimobdasu lengkap dengan tameng, senjata pelontar gas air mata dan senjata laras panjang. Di sisi kantor menyiagakan satu unit mobil trantis water canon Barracuda Gegana.

Mengantisipasi tindakan anarkhis, Kapolres Tanah Karo AKBP IG Prasetyoko menghimbau kepada massa agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum karena yang rugi adalah kita sendiri yaitu Tanah Karo Simalem.

Hal yang menarik, pengunjuk rasa bersiaga dari setiap sisi kantor PPK, mereka menjaga agar kotak suara tidak keluar dari kantor PPK Kecamatan Kabanjahe. Malah segala pintu gerbang kantor tersebut dilapis dengan kendaraan berbendera merah putih agar kotak suara tidak dapat dibawa ke luar.

Pantauan wartawan, suasana yang semakin memanas, calon Bupati Karo yakni Abednego Sembiring, Riemenda Jamin Ginting, Petrus Sitepu mendatangi Kantor PPK Kabanjahe sekitar pukul 12.45 WIB yang berupaya menenangkan massa agar dalam menyampaikan aspirasinya tidak anarkhis. “Kami sedang berupaya meminta ketegasan PPK agar dihentikan perhitungan suara,” ungkap mereka.

Di sekitar gedung PPK situasi semakin mencekam karena massa merangsek keluar Jalan Veteran membakar ban di depan pintu gerbang. Hal itu mengundang perhatian warga yang sedang melintas, namun kemacetan dapat dihindarkan dengan kesigapan aparat kepolisian mengatur lalu-lintas.

Hingga berita ini dikirim ke redaksi pada pukul 15.30 WIB antara PPK Kabanjahe dan para calon bupati Karo masih berlangsung dialog dengan alot di lantai II gedung PPK Kabanjahe. (sib)

Ratusan Masyarakat Karo Desak Pemilukada Diulang

by Leave a Comment

Pemilukada Karo terus bergejolak, ratusan masyarakat mendatangi PPK Kecamatan Kabanjahe, Jumat (29/10), mendesak KPUD Karo untuk menghentikan penghitungan suara dan Pemilukada Karo 2010 diulang, karena sejumlah kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut.

Kecurangan itu seperti ditemukannya 2459 formulir C6 yang tidak dibagikan kepada pemilih untuk 15 TPS di Kelurahan Lau Cimba Kabanjahe di rumah Ketua PPS Neken Sembiring. Puluhan warga Gung Negeri Kabanjahe tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat formulir C6 meski dia terdaftar di DPT dan memiliki KTP. Ditemukannya seorang pemilih Zulhan Tarigan melakukan praktik money politics di TPS 2 kelurahan Padang Mas Kabanjahe dan diamankannya seorang pria melakukan pencoblosan ganda di salah satu TPS Kecamatan Kabanjahe.

Demikian juga banyak warga terdaftar di DPT, Kelurahan Padang Mas Kabanjahe, tetapi tidak ikut menggunakan hak pilih. Disebabkan sebelum dilaksanakan Pilkada sama sekali tidak pernah menerima kartu pemilih dan formulir C6 yang dikeluarkan oleh KPU melalui KPPS setempat serta kejadian yang sama hampir terjadi di setiap Kecamatan Kabupaten Karo.

Banyaknya pelanggaran membuat ratusan warga Karo mendesak Pemilukada Karo 2010 diulang dan hentikan penghitungan suara.

Pantauan wartawan, Jumat (29/10). sambil menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ratusan warga yang datang dari berbagai desa secara serentak memasuki halaman kantor PPK Kecamatan Kabanjahe yang kebetulan bersebelahan dengan gedung DPRD. Massa menyerukan, hentikan penghitungan suara, Pemilukada harus diulang, KPUD Karo curang, Pemilukada Karo dicederai money politics, rakyat dizolimi money politics, tangkap calon Bupati Karo yang melakukan money politics. Sesampainya di pintu masuk kantor PPK itu, gelombang massa langsung menerobos barisan pengamanan yang terdiri dari Polisi dan Kesbang Linmas yang sejak pagi sudah bersiap-siap berjaga-jaga di pintu masuk kantor itu. Aksi saling dorong antara warga dengan barisan petugas yang berlapis sempat terjadi. Namun hal itu dapat diatasi setelah petugas meminta perwakilan masyarakat untuk menyaksikan perhitungan suara di tingkat PPK Kabanjahe.

Di dalam ruangan penghitungan suara, Jumat (29/10) sekitar pukul 12.45 WIB suasana sempat memanas, ketika para perwakilan warga meminta penghitungan suara dihentikan.

Melihat itu Ketua PPK Kabanjahe Tenang Ginting segera mengambil waktu untuk istrahat makan siang sampai pukul 13.50 WIB. Menyikapi itu para perwakilan yang berjumlah sekitar 12 orang sempat berang, sambil berucap jangan nanti gara-gara kecurangan itu terjadi di Tanah Karo pertumpahan darah, jangan bela yang tidak benar, bukti kecurangan sudah ada di tangan kami, ribuan formulir C6 tidak diberikan kepada pemilih, kecurangan itu terjadi hampir seluruh TPS di Kabupaten Karo ini,” teriak warga.

Selanjutnya, perwakilan ratusan warga menuju gedung DPRD Karo untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka diterima Frans Dante Ginting, Rendra Gaulle Ginting SH, Ir Thomas Sitepu dan anggota dewan lainnya. Di ruang paripurna dewan para perwakilan menyampaikan amburadulnya kinerja KPUD Karo dalam menyelenggarakan Pemilukada dan buruknya kinerja Panwaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilukada Karo 2010, karena banyak kecurangan-kecurangan ditemukan.

Menanggapi itu, anggota DPRD Karo akan segera memanggil KPUD Karo dan Panwaslu Karo untuk dimintai keterangannya. Pada kesempatan itu, Frans Dante Ginting menghimbau masyarakat Karo dalam menyampaikan aspirasinya lakukan dengan damai, jangan melakukan anarkis karena yang rugi kita sendiri.

Di halaman Kantor PPK Kabanjahe yang seatap dengan Kantor Camat Kabanjahe, ratusan warga bergerombol, sekali-sekali terdengar teriakan suara, kalau tidak didengarkan tuntutan kami ini, kami akan datang dengan jumlah lebih banyak lagi, ribuan warga akan kami kerahkan.(M-30/d) SIB

Sekjen MPRK : Memalukan, 8 Calon Bupati Karo Minta Pilkada Ulang

by Leave a Comment

Sekjen MPRK (Majelis Permusyawaratan Rakyat Karo) Runggun Merga Silima Roy Fachraby Ginting SH MKn merasa aneh melihat tingkah-laku 8 (delapan) calon Bupati/Wakil Bupati Karo periode 2010 – 2015 yang mendesak KPUD Karo untuk segera menghentikan hasil penghitungan suara serta menggelar Pilkada Ulang, karena tindakan itu sangat memalukan dan mencederai ‘demokrasi’ serta mengingkari ikrar bersama “siap menang siap kalah”.

“Tindakan ke 8 calon Bupati/Wakil Bupati Karo itu sangat memalukan dan telah mengingkari kesepakatan bersama para calon Bupati/Wakil Bupati yang mewujudkan Pilkada damai di Karo dan ‘siap menang siap kalah’,” ujar Roy Fachraby Ginting kepada wartawan, Jumat (29/10) di DPRD Sumut menanggapi gebrakan 8 dari 10 calon Bupati/Wakil Bupati Karo yang mendesak KPUD menggelar Pilkada Ulang dan hentikan penghitungan suara.

Seharusnya, ujar praktisi hukum dan politik ini, para calon Bupati/Wakil Bupati hendaknya tidak ‘grasa-grusu” alias kebakaran jenggot melihat hasil penghitungan suara yang masih berlangsung, karena bisa mengganggu kinerja KPUD Karo sebagai penyelenggaraan Pilkada dalam melaksanakan tugasnya.

“Biarkanlah KPUD menjalankan tugasnya tanpa ada intervensi. Kita harapkan, semua pihak hendaknya bersikap arif dan bijaksana menunggu hasil penghitungan suara yang sedang dilakukan KPUD, bukan sebaliknya, “meributi” KPUD,” tegas Roy sembari mengungkapkan terlalu pagi para calon telah menuduh Pilkada cacat hukum serta sarat kecurangan, tanpa disertai bukti-bukti yang akurat.

Harus diingat, ujar staf ahli DPRD Sumut itu, menghentikan hasil penghitungan suara di tengah jalan dan melakukan Pilkada ulang, bukan serta-merta wewenang penuh KPUD Karo, tapi harus melalui prosedural hukum, yakni setelah adanya gugatan hukum ke MK (Mahkamah Konstitusi) disertai bukti-bukti adanya money politics maupun pelanggaran hukum lainnya.

“Jadi ada prosesnya. Kalau ada kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada, silahkan melaporkannya ke Panwaslu disertai dengan bukti-bukti yang akurat, sehingga Panwaslu dapat menindaklanjutinya sesuai dengan aturan main,” ujar Roy sembari mengajak ke delapan calon Bupati/Wakil Bupati untuk bersabar hingga perhitungan suara selesai, kalau hasilnya dianggap kurang memuaskan, bisa ditempuh lewat jalur hukum ke MK.

Roy juga sangat prihatin adanya temuan 2.459 formulir C6 dan kartu pemilih di rumah PPS di Kelurahan Lau Cimba Kabanjahe maupun adanya laporan dugaan money politics, tapi hendaknya semua pihak dapat menghormati hukum, sebab kasus ini sedang ditangani Polres Karo. Biarkan aparat hukum melakukan pengusutan, apakah ditemukan adanya indikasi pidana maupun administrasi.

Berkaitan dengan itu, Roy mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan jangan terlalu pagi menuduh pelaksanaan Pilkada Karo cacat hukum serta menuding penyelenggara Pilkada, mulai dari tingkat KPUD, PPK dan PPS termasuk Panwaslu tidak independen, tanpa disertai bukti-bukti yang akurat, sebab akan merugikan masyarakat serta masa depan Kabupaten Karo sendiri. (M10/d) SIB

Peresmian Pagoda Terbesar Nomor 2 di Dunia di Desa Tongkoh, Karo

by Leave a Comment

Pagoda Shwedagon terbesar nomor dua di dunia, terletak di Desa Tongkoh Kecamatan Dolatrayat, Kabupaten Karo, hari ini (Sabtu 30/10) diresmikan. Peresmian atau pemberkahan replika pagoda terbesar nomor dua di dunia selain di negara Myanmar ini akan dihadiri beberapa kepala negara Asia, pejabat kedutaan dan undangan dari berbagai negara sabahat.

Hal ini dikatakan Kapolres Karo AKBP Drs Ig Agung Prasetyoko SH MH kepada SIB, Jumat (29/10) di Kabanjahe. Secara rinci belum dapat dipastikan Kapolres Karo, berapa presiden yang akan datang menghadiri peresmian (pemberkahan) pagoda di areal berkisar 3 hektar di Desa Tongkoh. Yang pasti beberapa presiden negara Asia dijadwalkan hadir, ujar Kapolres Karo setelah pihaknya melakukan peninjauan persiapan peresmian pagoda ini beberapa hari sebelumnya.

Salah seorang panitia/pengurus pagoda Shwedagon, Herman dan Bruno Niko yang dikonfirmasi SIB, Jumat (29/10) melalui telepon selulernya, membenarkan rencana peresmian pagoda tersebut. Namun ketika ditanya berapa kepala negara yang akan hadir dalam peresmian tersebut, Herman belum dapat merinci berapa yang pasti kepala negara (presiden) yang hadir. Kita belum dapat merinci. Kita masih menunggu kedatangan kepala negara mana saja yang hadir sore ini (maksudnya Jumat-red),” ujar Herman.

Salah satu undangan, Karo Bina Mitra Polda Kepri Kombes Pol Ricky F Wakano Ginting yang dikonfirmasi SIB, Jumat (29/10) juga membenarkan pihaknya hadir dalam undangan resmi. Menurut Ricky F Wakano Ginting, beberapa kepala negara akan hadir, di antaranya, Myanmar dan Thailand dan negara lainnya kemungkinan setingkat menteri akan mewakili negara-negara lainnya, ujar Ricky.(M37/x) SIB

Tunjangan Sertifikasi Guru Diduga Diendapkan di Bank Sumut

by 2 Comments

Dana tunjangan sertifikasi guru di Medan dan Kabupaten Karo diduga diendapkan dan disimpan di Bank Sumut untuk diambil bunganya. Anggota Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Rohmani mengatakan sejak Januari 2010 seharusnya para guru di Kabupaten Karo, Kota Medan, DKI Jakarta, Bengkulu, Kabupaten Bandung, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan. Karena diendapakan dulu di bank agar mendapatkan bunga dari simpanan tersebut, akhirnya pencairan dana yang merupakan hak para guru belum dicairkan.

“Saya dengar dari masyarakat bahwa uang tunjangan yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diendapkan di salah satu bank, sehingga mendapatkan laba atau bunga dari dana simpanan tersebut. Jika benar ini terjadi, maka sungguh memalukan,” kata Rohmani saat dihubungi wartawan JPNN, Rabu (27/10).
Maraknya keterlambatan pencairan dana ini, kata Rohmani, perlu disikapi serius. Ia mendesak agar pemerintah mengusut tuntas keterlambatan guna menghindari kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Rohmani, lambatnya pencairan dana buat para guru bukan tahun ini saja. Sejak digulirkannya dana tunjangan sertifikasi tahun 2006 hingga sekarang selalu terjadi keterlambatan. “Saya harap di tahun 2011 nanti, pemerintah tidak lagi terlambat membayarkan tunjangan profesi agar guru-guru dapat dengan tenang menunaikan kewajibannya mendidik anak bangsa,” kata politisi asal Partai Keadilan Sejahtera itu.

Tapi hal itu dibantah oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan, Hasan Basri. Dia berdalih dana tunjangan sertifikasi guru di Medan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

“Kalau memang ada data akurat, dari informasi atau sumber itu kita laporkan dia. Itu fitnah. Dinas Pendidikan Medan tidak pernah mengendapkan dana tunjangan sertifikasi guru yang katanya sampai puluhan juta,” kata Hasan saat dikonfirmasi Sumut Pos di halaman Balai Kota Medan, Kamis (28/10). Hasan Basri mengatakan, semua hak-hak guru khususnya di Medan sudah disalurkan sebagaimana mestinya, sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. “Jadi tidak benar itu, tidak ada logikanya ke arah itu,” tegasnya.

Hanya saja, Hasan Basri mengatakan, sejauh rekening gurunya tidak ada masalah, maka tunjangan sertifikasi guru akan disalurkan. “Kadang-kadang, guru itu sendiri yang tidak pas,” ucapnya.

Hasan Basri kembali mempertegas, untuk Medan segala sesuatu yang bersangkutan dengan tunjangan sertifikasi guru tidak ada masalah. “Kalau di Medan saya pastikan tidak ada masalah lagi. Saya tidak tahu kalau di Karo. Apakah memang ada kecenderungan seperti itu atau tidak. Yang tahu itu kan pihak dari Dinas Pendidikan Sumut,” tuntasnya. (sumutpos)