Politik

Tanah Karo Mencekam

2 November 2010 by karo 1 Comment

bentrokan pilkada karo — gambar : sumutpos

Pemilukada Kabupaten Karo menorehkan catatan merah. Rekapitulasi perhitungan suara yang dilaksanakan Komosi Pemilihan Umum daerah (KPUD) di Grend Garden Hotel Berastagi, ditolak massa, Senin (1/11).

Bentrok fisik antara polisi yang mengamankan areal dengan pengunjuk rasa, tidak terelakan. Meskipun tidak sampai merenggut korban jiwa, belasan warga mengalami luka-luka dan saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit.

Dari pantauan wartawan, bentrok fisik terjadi ketika KPUD Karo tetap melangsungkan kegiatan penghitungan suara di lantai II, Hall Green Garden Hotel. KPU tidak mengindahkan ultimatum masyarakat yang menilai penyelengaraan pemilukada sarat pelanggaran fatal. Massa menuntut Pemilukada Karo diulang.

Protes kelompok masyarakat ini dimulai pasca ditemukannya formulir C6 yang tidak dibagi di Kelurahan Lau Cimba Kabanjahe. Ribuan massa, masyarakat memilih melakukan perlawanan, dengan akumulasi tertumpu di depan Green Garden Hotel dan sepanjang jalan Jamin Ginting, depan Warung Wajik, Berastagi.

Massa melalui pengeras suara meneriakkan orasi yang menghujat KPU Karo sejak pukul 09.00 WIB. Dari atas kenderaan bak terbuka, satu per satu pentolan pengunjuk rasa menyampaikan orasi mengkritisi kinerja KPU Karo. Massa menuntut anggota KPU Karo mundur.

Situasi memanas ketika permintaan pengunjuk rasa agar KPUD Karo menghentikan penghitungan suara tidak di indahkan. Massa dengan kompak mencoba menerobos barikade polisi yang menumpuk di depan gerbang masuk hotel berbintang itu. Satu per satu batu melayang, mengarah ke polisi dan hotel hingga memecahkan sebahagian kaca depan, aksi bentrok episode pertama ini berhenti tidak lama kemudian.

Setelah itu, pengunjuk rasa kembali melakukan orasi dari atas mobil. Tidak lama berselang, bentrok antara massa dan polisi kembali terjadi. Petugas didorong dan dilemparan batu. Diduga tersulut emosinya, polisi langsung merangsek keluar hotel sambil meletuskan senjata dan mengejar pengunjuk rasa.

Massa terkepung ketika pasukan Brimobdasu yang sejak awal memasang barikade di depan simpang Jalan Mimpin Tua, ikut bergerak. Kumpulan massa kebingungan mencari-cari jalan keluar. Dalam kondisi terjepit, polisi mengejar pengunjuk rasa hingga ke rumah rumah warga.

Sejumlah orang, pria dan wanita, menjadi korban pemukulan petugas. Dalam keadaan tidak berdaya, pengunjuk rasa diseret, ditarik, bahkan hingga menyisakan pakaian dalam, lantas dipukul dengan, tangan, tongkat dan tendangan untuk selanjutnya dikumpulkan di satu areal kawasan hotel.

Tidak berhenti hanya sampai disitu, petugas yang terlihat kalap juga memukuli kenderaan milik pengunjuk rasa dan meneriakkan kalimat kalimat tak senono setiap menangkap pengunjuk rasa. Hal tersebut berlangsung terus kondisi sudah mulai normal.

Pantauan wartawan koran ini, saat para pendemo digiring ke Kabanjahe, petugas Green Garden Hotel tampak sibuk membersihkan bekas pecahan kaca yang memenuhi lantai dan sebahagian lagi sedang berusaha menjatuhkan kaca yang telah pecah di lantai II. Sedangkan, kotak suara dan petugas KPUD Karo dikawal, truk Barracuda milik Brimobdasu.

Kapolres Tanah Karo, AKBP Drs Ig Agung Prasetyoko SH MH kepada wartawan sekitar pukul 20.00 WIB mengatakan, pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai prosedur. Dan hingga tadi malam, 15 warga masih diperiksa oleh pihaknya di Polres Tanah Karo. “Kita menggunakan azas praduga tak bersalah. Jika memang terbukti tidak bersalah akan kita pulangkan,” ungkapnya.

Ketua KPUD Karo Benyamin Pinem ST ketika dihubungi wartawan melalui telepon selularnya menjelaskan, rekapitulasi perhitungan suara akan tetap dilanjutkan. “Kita pahami dalam era demokrasi semua dapat terjadi, namun perhitungan akan tetap kita lakukan, silahkan ikuti mekanisme yang berlaku.. Besok perhitungan suara di tingkat Kecamatan Kabanjahe akan kita lakukan,” kata Pinem.

Hingga tadi malam, tiga orang pengunjuk rasa yang dirawat di RSU kabanjahe adalah Ramon Sinuhaji ( 48), warga Desa Gajah, Kecamatan Simpang Empat, Maja Beru Ginting (39), penduduk Kabanjahe, Agusta Colia ( 40), alamat Desa Seberaya, 1 orang dilarikan ke RS Vina Estetika Medan, Herot Sembiring (33), masyarakat Desa Suka Julu, Barus Jahe.

Sedangkan yang berobat jalan masing–masing Dirgin Tarigan (45) warga Sukanalu, Tiga Panah, Jansen Purba (35) warga Sukanalu, Tiga Panah, Edy Syahputra (17), warga Desa Sukanalu, Tiga Panah, Julianta (19) warga Desa Sukanalu, Tiga Panah, dan Tison Ginting (23) warga Desa Kuta Gerat, kelima pengunjuk rasa yang berobat jalan saat terakhir kembali dibawa polisi ke Mapolres Tanah Karo, sedangkan 4 orang lain masih menunggu selesai perawatan baru kemudian atasnya dilakukan pemeriksaan.

Sementara beberapa orang lain yang telah dilakukan pemeriksaan antara lain Rapelta Sitepu (39), Warga Desa Suka Julu, Madia Ginting (26), warga jalan Katepul, Kabanjahe, Kalep Guru Singa(42), warga Pancur Batu,Deli Serdang, Remon Ginting (38), warga Desa Gongsol, Leonardo Silalahi (22) warga Desa Rumah Kabanjahe, Gitmo Ginting (21) warga Desa Suka, Charles Tarigan (35) warga Lau Dah Kabanjahe, Ganti (40), warga Desa Suka, Nikodemeus Sinuraya (22) warga Desa Bunu Raya Simson Sembiring (39) warga Desa Sukandebi , Hendri Karo Karo (22) warga Simpang Lau dah kabanjahedan Akor Ginting (55), warga Desa Sumbul.

Calon Kunjungi Korban

Prihatin dengan kejadian insiden berdarah di areal Green Garden Hotel, sejumlah peserta Pemilukada Bupati Karo periode 2010-1015 mengunjungi korban di RSU Kabanjahe, sekitar pukul 19.00 WIB.

Para kandidat menghibur pasien korban bentrok dengan aparat kepolisian dan meminta mereka tetap tabah dan kuat menjalani proses penegakan demokrasi di Tanah Karo. “Sabar dan kuatkan hati. Jangan menjadi lemah semangat,” ujar Riemenda mewakili kandidat lainnya.

Kedatangan sejumlah pasangan ini disambut hangat keluarga korban. Bahkan beberapa di antara pasien masih bersemangat menyambut kedatangan sosok pemimpin Karo yang diharapkannya.(sumutpos)

Sekjen MPRK : Memalukan, 8 Calon Bupati Karo Minta Pilkada Ulang

30 October 2010 by karo Leave a Comment

Sekjen MPRK (Majelis Permusyawaratan Rakyat Karo) Runggun Merga Silima Roy Fachraby Ginting SH MKn merasa aneh melihat tingkah-laku 8 (delapan) calon Bupati/Wakil Bupati Karo periode 2010 – 2015 yang mendesak KPUD Karo untuk segera menghentikan hasil penghitungan suara serta menggelar Pilkada Ulang, karena tindakan itu sangat memalukan dan mencederai ‘demokrasi’ serta mengingkari ikrar bersama “siap menang siap kalah”.

“Tindakan ke 8 calon Bupati/Wakil Bupati Karo itu sangat memalukan dan telah mengingkari kesepakatan bersama para calon Bupati/Wakil Bupati yang mewujudkan Pilkada damai di Karo dan ‘siap menang siap kalah’,” ujar Roy Fachraby Ginting kepada wartawan, Jumat (29/10) di DPRD Sumut menanggapi gebrakan 8 dari 10 calon Bupati/Wakil Bupati Karo yang mendesak KPUD menggelar Pilkada Ulang dan hentikan penghitungan suara.

Seharusnya, ujar praktisi hukum dan politik ini, para calon Bupati/Wakil Bupati hendaknya tidak ‘grasa-grusu” alias kebakaran jenggot melihat hasil penghitungan suara yang masih berlangsung, karena bisa mengganggu kinerja KPUD Karo sebagai penyelenggaraan Pilkada dalam melaksanakan tugasnya.

“Biarkanlah KPUD menjalankan tugasnya tanpa ada intervensi. Kita harapkan, semua pihak hendaknya bersikap arif dan bijaksana menunggu hasil penghitungan suara yang sedang dilakukan KPUD, bukan sebaliknya, “meributi” KPUD,” tegas Roy sembari mengungkapkan terlalu pagi para calon telah menuduh Pilkada cacat hukum serta sarat kecurangan, tanpa disertai bukti-bukti yang akurat.

Harus diingat, ujar staf ahli DPRD Sumut itu, menghentikan hasil penghitungan suara di tengah jalan dan melakukan Pilkada ulang, bukan serta-merta wewenang penuh KPUD Karo, tapi harus melalui prosedural hukum, yakni setelah adanya gugatan hukum ke MK (Mahkamah Konstitusi) disertai bukti-bukti adanya money politics maupun pelanggaran hukum lainnya.

“Jadi ada prosesnya. Kalau ada kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada, silahkan melaporkannya ke Panwaslu disertai dengan bukti-bukti yang akurat, sehingga Panwaslu dapat menindaklanjutinya sesuai dengan aturan main,” ujar Roy sembari mengajak ke delapan calon Bupati/Wakil Bupati untuk bersabar hingga perhitungan suara selesai, kalau hasilnya dianggap kurang memuaskan, bisa ditempuh lewat jalur hukum ke MK.

Roy juga sangat prihatin adanya temuan 2.459 formulir C6 dan kartu pemilih di rumah PPS di Kelurahan Lau Cimba Kabanjahe maupun adanya laporan dugaan money politics, tapi hendaknya semua pihak dapat menghormati hukum, sebab kasus ini sedang ditangani Polres Karo. Biarkan aparat hukum melakukan pengusutan, apakah ditemukan adanya indikasi pidana maupun administrasi.

Berkaitan dengan itu, Roy mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan jangan terlalu pagi menuduh pelaksanaan Pilkada Karo cacat hukum serta menuding penyelenggara Pilkada, mulai dari tingkat KPUD, PPK dan PPS termasuk Panwaslu tidak independen, tanpa disertai bukti-bukti yang akurat, sebab akan merugikan masyarakat serta masa depan Kabupaten Karo sendiri. (M10/d) SIB

Warga Tanah Karo Minta Pemilukada Diulang

29 October 2010 by karo Leave a Comment

Masyarakat pendukung delapan kandidat bupati Karo periode 2010-2015 meminta pihak berwenang melakukan Pemilu Kada ulang di Kabupaten Karo. Sikap ini muncul menyusul banyaknya dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Karo, 27 Oktober lalu.

Tuntutan warga dan pendukung delapan kandidat ini terungkap saat temu pendukung, tim kampanye dan delapan kandidat bupati dan wakil bupati Karo di Posko Pemenangan Petrus Kornalius, Jalan Jamin Ginting, Simpang Universitas Quality, Kabanjahe, Kamis (28/10) siang.

Menurut mereka, langkah menggelar Pemilukada ulang di Karo merupakan harga mati karena pada hari pelaksanaan Pesta Demokrasi Rakyat Karo, secara telanjang tampak upaya-upaya melanggar aturan oleh beberapa pihak sehingga membuat kegiatan tersebut cacat hukum.

“Kami dapat melihat ada 2.459 lembar formulir C6 dan kartu pemilih untuk 15 TPS yang tersebar di Kelurahan Lau Cimba, tidak dibagi menumpuk di rumah petugas PPS. Bahkan, para pencoblos ganda dengan bebas memilih beberapa kali di TPS yang berbeda dan praktek politik uang tanpa ada tindakan dari para pelaksana dan pengawas Pemilu,” kata Ramon Sinuhaji warga desa Gajah.

Sejumlah kandidat juga meminta agar semua tim pemenangan dalam dua hari ke depan mengumpulkan seluruh bukti pelanggaran, karena fakta fakta kesalahan sistemik dan terorganisir itu akan dibawa ke ranah hukum yang menguatkan banyaknya kecurangan.

Mereka juga menuding penyelenggara Pilkada di daerah itu mulai dari tingkat KPUD, PPK, PPS termasuk Panwaslu Karo mendukung salah satu kandidat menjadi bupati dan wakil bupati karo. Ketua KPUD Karo Benyamin Pinem SH mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan Pilkada ulang termasuk menghentikan perhitungan suara. Ada ranah hukum ke tingkat Mahkamah Konsitusi yang harus ditempuh, namun tahapan pelaksanaan Pilkada tetap harus dijalankan.

“Kalau ada kecurangan dipersilahkan melapor ke Panwaslu termasuk soal ditemukannya ribuan formulir C6 yang tidak disalurkan kepada pemilih. Di sana nanti akan diketahui apakah ditemukan indikasi pidana atau kesalahan administrasi,” katanya. (sumutpos)